DPRD Boyolali Gelar Sidang Paripurna Bahas 5 Rancangan Peraturan Daerah

DPRD Boyolali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas dua Raperda dari Bupati.

DPRD Boyolali Gelar Sidang Paripurna Bahas 5 Rancangan Peraturan Daerah
Istimewa
DPRD Boyolali kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas dua rancangan peraturan daerah (Raperda) dari Bupati Boyolali kepada DPRD Boyolali. 

TRIBUNJATENG.COM, BOYOLALI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boyolali kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas dua rancangan peraturan daerah (Raperda) dari Bupati Boyolali kepada DPRD Boyolali.

Selain itu, tiga raperda inisiatif dari DPRD Kabupaten Boyolali juga masuk dalam agenda rapat dilangsungkan di ruang rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (27/11/2018) siang.

Dua raperda dari Bupati Boyolali kepada DPRD Boyolali yaitu Raperda tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

Untuk tiga raperda inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Penanggulanggan Kemiskinan, Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Raperda tentang Penerangan Jalan Umum dan Taman Kota.

Aktivitas Gunung Merapi, BPBD Boyolali Minta Warga Sekitar Untuk Tenang dan Waspada

Banyak Formasi Kosong Belum Terisi, SKB CPNS Pemkab Boyolali Tunggu Panitia Seleksi Nasional

Sementara itu, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengalami penundaan.

Hal tersebut dikarenakan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat akan penambahan tiga kecamatan baru di Boyolali, yakni Kecamatan Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro.

Lima fraksi DPRD Kabupaten Boyolali yakni Fraksi PKS, Fraksi Amanat Bangsa dan Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, dan Fraksi Golkar menyampaikan pandangan masing-masing.

Salah satunya Fraksi Amanat Bangsa dan Demokrat yang disampaikan melalui juru bicaranya, Supadi menyoroti Raperda mengenai Retribusi Perijinan Tertentu.

Pihaknya mengatakan bahwa retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Trayek perlu disosialisasikan setelah disahkan nantinya.

"Agar setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda bisa segera operasional, maka harus segera diterbitkan. Disamping itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat," ungkapnya.

Halaman
12
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved