Waspadalah! Kemkominfo Blokir Aktivitas 385 Fintech Ilegal

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan merinci, dari 385 fintech ilegal itu, sebanyak 76 berbentuk situs web

Waspadalah! Kemkominfo Blokir Aktivitas 385 Fintech Ilegal
shutterstock.com
Fintech 

JAKARTA, TRIBUN JATENG - Aktivitas perusahaan financial technology (fintech) ilegal perlahan-lahan mulai diberangus. Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo) menyatakan telah memblokir 385 aplikasi dan situs fintech ilegal hingga Senin (26/11) lalu.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan merinci, dari 385 fintech ilegal itu, sebanyak 76 berbentuk situs web, dan 309 merupakan aplikasi fintech.

Menurut dia, saat ini data yang berisi Domain Name Server (DNS) aplikasi dan nama situs web fintech ilegal itu telah diblokir.
Dari 76 situs web dan 309 aplikasi itu, satu situs web dan dua aplikasi telah masuk ke daftar normalisasi. Alasannya, fintech ilegal itu sudah dalam proses mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Yang mengajukan pemblokiran OJK. Jadi, kalau mereka sudah melakukan pendaftaran ke OJK akan dinormalisasi," katanya, kepada Kontan, Senin (26/11).

Semuel menuturkan, pemblokiran oleh Kemkominfo hanya berlaku untuk aplikasi dan situs web yang berada di luar layanan digital seperti Google Play dan App Store.

Untuk aplikasi fintech ilegal yang tersedia di Google Play dan App Store, dia menambahkan, sedang ada upaya diskusi antara pemerintah dengan kedua perusahaan tersebut.

Adapun, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi menyatakan, OJK bersama Kemkominfo akan terus memantau keberadaan fintech ilegal.

Tak mudah

Namun, kiprah fintech ilegal diakui memang tak mudah disetop. Meski sudah diblokir, menurut dia, fintech ilegal akan tetap berupaya mencari celah untuk terus beroperasi dengan mengganti nama ataupun cara lain.

Hendrikus pun meminta masyarakat untuk waspada terhadap praktik rentenir online itu. "Masyarakat diimbau untuk wajib membaca daftar fintech lending resmi yang selalu ditampilkan pada website OJK," ujarnya.

Wakil Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Sunu Widyatmoko memastikan, tidak ada anggota asosiasinya yang termasuk dalam data rekap blokir aplikasi fintech tersebut.

Menurut dia, dengan diblokirnya fintech ilegal, kepercayaan konsumen semakin bertambah. Kemungkinan masyarakat terjerat fintech ilegal pun semakin mengecil.

"Yang bisa AFPI lakukan adalah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan Fintech terdaftar," ucapnya.

Rencananya, Sunu mengungkapkan, seluruh anggota fintech yang terdaftar dalam AFPI ke depan akan mencantumkan logo asosiasi di setiap website dan aplikasi masing-masing.

Seperti diketahui, belakangan marak kasus fintech yang mengenakan bunga pinjaman super tinggi, menyalahgunakan data nasabah. Kasus-kasus itu ditenggarai dilakukan fintech ilegal. (Kontan/Nur Qolbi/Ferrika Sari/Puspita Saraswati)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved