Agar Tak Telat Laporkan Sumbangan Dana Kampanye, KPU Kudus Gelar Bintek

KPU Kabupaten Kudus menggelar bimbingan teknis (bintek) di Hotel Griptha Kudus, Kamis (6/12/2018).

Agar Tak Telat Laporkan Sumbangan Dana Kampanye, KPU Kudus Gelar Bintek
Dok. KPU Kudus
Bimbingan teknis penyusunan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) oleh KPU Kudus di Hotel Griptha Kudus, Kamis (6/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus menggelar bimbingan teknis (bintek) di Hotel Griptha Kudus, Kamis (6/12/2018). Peserta bintek pada kali ini yaitu seluruh partai peserta Pemilu 2019.

Bintek kali ini terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Ketua KPU Kudus Naily Syarifah mengatakan, tujuan bintek kali ini agar setiap partai politik bisa mengetahui bagaimana cara menyusun laporan terkait dana kampanye di masing-masing partai.

Selain dibekali cara menyusun laporan dengan baik, peserta juga diberikan pemahaman tentang mana saja dana yang diperbolehkan untuk kampanye dan lain sebagainya. Termasuk apa saja kebijakan dari akuntan publik terkait dana tersebut.

“Bintek LPSDK sangat penting. Sebab, parpol peserta pemilu harus sudah menyerahkan laporan terkait dana kampanye paling lambat tanggal 2 Januari. Artinya tinggal tiga minggu lagi yang diberikan kepada parpol dalam menyusun laporannya,” kata Naily.

Dalam  bintek kali ini, didatangkan Putnawati dari KPU Provinsi Jawa Tengah dan Pujiyarto dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Tengah.

Adapun dari parpol memang difokuskan kepada operator partai, yang selama ini sering berhubungan dengan sistem aplikasi Sistem Dana Kampanye(Sidakam).

Putnawati, Komisioner KPU Provinsi Jateng mengatakan, penyusunan LPSDK merupakan amanat undang-undang, di mana saat ini dana yang keluar dan masuk  ke partai terkait dana kampanye harus transparan.

“Salah satu persoalan yang ada saat ini adalah, dana yang masuk tertulis NN (noname). Atau hamba Allah atau Hamba Tuhan. Sekali lagi, ini bukan untuk sumbangan ke masjid atau panti asuhan. Tapi sumbangan ke partai. Jadi harus jelas namanya siapa. Jangan NN,” katanya.

Sementara Cahyo Maryadi, Komisioner KPU KudusDivisi Hukum dan Pengawasan, dia berharap operator partai harus memahami tata cara penyusunan dan memasukkannya ke sistem aplikasi Sidakam. Harapannya, partai politik tidak terlambat dalam menyerahkan laporannya.

“Harapan kami, partai jangan terlambat menyerahkan laporannya,” katanya.(*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved