Bawaslu Brebes Temukan 4 Pelanggaran Kampanye

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Brebes, Wakro, menyebutkan ada empat pelanggaran selama masa kampanye tahap pertama ini.

Bawaslu Brebes Temukan 4 Pelanggaran Kampanye
mamdukh adi priyanto
Ketua Bawaslu Brebes, Wakro 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Brebes, Wakro, menyebutkan ada empat pelanggaran selama masa kampanye tahap pertama ini.

"Pada tahap pertama ini, hingga saat ini sudah ada empat pelanggaran kampanye," kata Wakro, usai sosialisasi tahapan kampanye pada sejumlah organisasi masyarakat dan kepemudaan, Kamis (6/12/2018).

Seperti diketahui, kampanye dilakukan dua tahap selama 203 hari. Tahap pertama dilakukan mulai 23 September 2018 sampai 14 April 2019.

Pada kampanye tahap ini, hanya dilakukan dengan metode pertemuan terbatas dan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Sedangkan tahap kedua dilakukan mulai 24 Maret 2019-13 April 2019. Pelaksanaan kampanye dilakukan dengan terbuka atau rapat umum di lapangan, publikasi ke media massa maupun jaringan internet.

Wakro menuturkan pelanggaran yang dilakukan tim calon legislatif ataupun tim sukses calon presiden dan wakil presiden yakni kampanye di tempat- tempat yang tidak ditentukan.

"Pelanggaran itu dilakukan karena mereka kampanye di sekolah, tempat ibadah, termasuk kampanye tanpa menggunakan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)," terangnya.

Wakro tidak menyebutkan secara detail siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

Terkait pelanggaran kampanye, pihaknya meminta masyarakat agar berperan aktif mengawasi dan melaporkan jika terjadi adanya tindakan di luar ketentuan.

"Dalam sosialisasi ini kami juga meminta peran serta dan hak-hak masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika terjadi pelanggaran kampanye," tegasnya.

Sementara, Komisioner KPU Brebes, Sri Nurokhmi Susilowati, menuturkan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan teknis selama masa kampanye yang sesuai peraturan.

"Jadi, kami minta masyarakat ikut memantau dan mengawasa jalannya kampanye sesuai dengan Undang Undang yang ada," tuturnya.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat mengetahui ruang lingkup kampanye secara umum. Kemudian, hal apa saja yang dilarang selama kampanye.(*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved