Belasan Kades di Kabupaten Tegal Tersandung Kasus Hukum, Bupati Tegal Peringatkan Hal Ini

Belasan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tegal diduga tersangkut masalah hukum.

Belasan Kades di Kabupaten Tegal Tersandung Kasus Hukum, Bupati Tegal Peringatkan Hal Ini
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
408 Cakades di Kabupaten Tegal membacakan ikrar deklarasi damai di Pendopo Amangkurat Pemkab Tegal, Kamis (6/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akhtur Gumilang

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Belasan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tegal diduga tersangkut masalah hukum.

Pasalnya, mereka diduga menyalahgunakan wewenang anggaran dari pemerintah pusat, propinsi, maupun daerah.

Bupati Tegal Umi Azizah menuturkan bahwa saat ini, mereka sedang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH).

"Para kades banyak yang berhadapan dengan APH. Mereka tersandung masalah karena tidak hati-hati," ujar Umi, saat memimpin Deklarasi Damai bersama 408 Calon Kades (Cakades) se-Kabupaten Tegal yang hendak mengikuti Pilkades serentak Gelombang II tahun 2018, di Pendopo Amangkurat Pemkab Tegal, Kamis (6/12/2018).

Umi menyatakan, jika sudah menjadi kepala desa, memang sangat rentan dengan masalah.

Bahkan, ketika kepala desa menerima suap atau menyalahgunakan wewenang meski hanya Rp 10 ribu, dipastikan mereka bisa terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Untuk itu, Umi meminta kepada seluruh Cakades yang nantinya terpilih agar jangan berpesta pora.

Dia juga mewanti-wanti, para Cakades harus menghindari niat buruk setelah terpilih nanti. 

"Kemenangan (pilkades) itu harus disyukuri dengan doa. Karena jabatan (kades) adalah amanah yang harus diwaspadai," pesannya.

Halaman
12
Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved