Kapuspen Kemendagri Tegaskan Tidak Benar Sistem Pengamanan E-KTP Jebol

Bahtiar menjelaskan duduk persoalan kasus jual beli blangko KTP-el, yang diduga hasil dari pencurian yang diduga kuat dilakukan oleh NI

Kapuspen Kemendagri Tegaskan Tidak Benar Sistem Pengamanan E-KTP Jebol
Kompas
Blangko KTP elektronik yang diperoleh dari transaksi dalam jaringan, yakni melalui Tokopedia. Blangko itu pun teridentifikasi telah dilakukan personalisasi, salah satu tahap proses pencetakan data di dalam chip KTP-el. Per Jumat (30/11/2018), Tokopedia telah menindak lanjuti penjual itu setelah menerima laporan Kompas. 

TRIBUNJATENG.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menjelaskan duduk persoalan kasus jual beli blangko KTP-el, yang diduga hasil dari pencurian yang diduga kuat dilakukan oleh seseorang berinisial “NI”.

Dan hasil identifikasi awal diduga yamg bersangkutan kerabat mantan pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Dan saat ini kasus jual beli blangko KTP tersebut sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya.

“Setelah dilakukan pelacakan dan investigasi ditemukan bahwa diduga seseorang berinisial NI yang mencuri Blanko KTP-el, sekitar bulan Maret 2018 karena pada tanggal 13 Maret 2018 blanko KTP-el diserahkan ke daerah dan blangko tersebut dicoba dijual sekarang,” bebernya dalam rilis yang diterima Tribunjateng, Kamis (6/12/2018).

Bahwa pertama, lanjut Bahtiar, KTP tidak bisa dicetak sembarang tempat karena harus menggunakan mesin cetak yg sudah diprogram secara khusus, dan mesin tersebut produksi secara khusus dan terbatas.

Kedua, untuk mencetak KTP diperlukan input data tertentu hasil perekaman tentang data diri, sidik jari dan lain-lain, hanya jajaran dukcapil yamg punya akses databased kependudukan untuk dapat mengisi menginput data tersebut ke dalam chip blangko KTP.

Ketiga, akses data based kependudukan menggunakan network jaringan yang bersifat privat terbatas bukan jaringan umum.

Keempat, masyarakat yang tertipu beli blangko agar laporkan kepada aparat penegak hukum terdekat atau pemda karena UU 24 th 2013 jelas mengatur bahwa urus KTP gratis atau tidak dipungut biaya.

Bahtiar juga menegaskan bahwa tidak benar ada pemberitaan yang mengatakan sistem pengamanan KTP-el jebol.

"Dan tidak benar informasi yang menyatakan bahwa sistem pengamanan KTPel Jebol. Sistem KTP-el memiliki system security yang sangat kuat dan berlapis. Jadi ini jelas murni tindak pidana pencurian blangko KTP yang coba dijual," ujarnya.

Halaman
12
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved