Kabid Diknas Pemkab Klaten Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Sri Mulyani Mengaku Prihatin

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Klaten, Bambang Teguh Satya ditetapkan tersangka terkait kasus suap jual beli jabatan oleh KPK

Kabid Diknas Pemkab Klaten Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Sri Mulyani Mengaku Prihatin
Tribunjateng.com/Akbar Hari Mukti
Bupati Klaten Sri Mulyani saat memberikan sambutan di rakor di Hotel Haris, Solo, Sabtu (24/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Akbar Hari Mukti

TRIBUNJATENG.COM, KLATEN - Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Klaten, Bambang Teguh Satya ditetapkan tersangka terkait kasus suap jual beli jabatan oleh KPK. Bupati Klaten Sri Mulyani mengaku merasa prihatin terkait hal tersebut.

Seperti diketahui penahanan Bambang adalah tindak lanjut proses hukum sebelumnya atas mantan Bupati Klaten, Sri Hartini yang telah lebih dulu divonis majelis hakim.

Adapun penetapan status tersangka Bambang dilakukan lewat pengembangan perkara terhadap Sri Hartini dan satu tersangka lainnya Suramlan yang merupakan PNS Pemkab Klaten.

"Bambang diduga menerima hadiah atau janji secara bersama-sama dengan SHT(Sri Hartini) dan SUL(Suramlan), Bupati Klaten periode 2016-2021 terkait pengisian perangkat daerah serta promosi dan mutasi di Klaten," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12/2018) kemarin.

Akibat perbuatannya, Bambang disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat 1 KUHAP.

Bupati Sri Mulyani mengaku jika kasus yang terjadi ini menjadikan pelajaran bagi para ASN Pemkab Klaten untuk bekerja secara bersih dan transparan. Dan tak boleh terlibat suap atau korupsi apapun.

"Kita semua yang ada di lingkungan Pemkab Klaten prihatin dengan ditetapkannya Bambang sebagai tersangka oleh KPK," kata Bupati Sri Mulyani, Sabtu (8/12/2018).

Menurutnya setelah Bambang ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan KPK sejak Jumat (7/12/2018).

Sri Mulyani mengatakan, sebelum ditahan, Bambang dimutasi oleh Bupati Klaten sebagai pengawas sekolah Disdak Pemkab Klaten.

Bupati Klaten ini berpendapat jika kasus ini dapat diambil hikmah dan pelajaran penting.
"Kita tak ingin kasus jual beli jabatan ada lagi di Klaten," ungkap dia. (*)

Penulis: akbar hari mukti
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved