Kuasa Hukum Petani Tambakrejo Berkomentar Terkait Banding yang Dilakukan Pemkot Semarang

Meski vonis PTUN Semarang memenangkan para petani tambak, namun pihak Pemkot Semarang mengajukan banding.

Kuasa Hukum Petani Tambakrejo Berkomentar Terkait Banding yang Dilakukan Pemkot Semarang
tribunjateng/ponco wiyono
PETAMBAK RESAH- Sejumlah petani tambak di Wonorejo Kendal resah karena terganggu adanya limbah batubara yang membuat ikan dan udang mati, Rabu 15 Mei 2014. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sengketa lahan petani tambak di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, tidak berhenti hingga vonis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Meski vonis PTUN Semarang memenangkan para petani tambak yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Thomas Edy Djohar, namun pihak Pemkot Semarang melalui Kuasa Hukum Lurah Tambakrejo, Qurrotu Aini mengajukan banding.

Hal ini, memantik kuasa hukum para petani tambak, dari Independent and Patner, Bangkit Mahanantiyo, untuk angkat bicara.

"Vonis tersebut adalah mengenai sengketa lahan tambak yang dijadikan Disposal Area oleh Pemkot Semarang di Terboyo Kulon. Sebelumnya Pemerintah melalui kelurahan telah membatalkan keterangan penguasaan lahan tambak yang telah dikelola warga petambak melalui sepucuk surat dengan Nomor 591.3/65," katanya, Sabtu (3/12/2018).

Warga Tambakrejo Ingin Komnas HAM Jadi Mediator Soal Penggusuran Dampak Normalisasi BKT

Maka dari itu, terhadap pembatalan tersebut petambak pun mengajukan upaya hukum.

Bahkan, majelis hakim menyatakan pembatalan yang dilakukan oleh tergugat, telah melanggar Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

"Sehingga sangatlah wajar bila majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar, bahwa pengadilan mengabulkan gugatan genggugat seluruhnya. Dan menyatakan batal keputusan Lurah Tambakrejo Nomor 591.3/65, soal pembatalan DPP-5, tertanggal 24 April 2018," ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, pengadilan mewajibkan terrgugat untuk mencabut keputusan Lurah Tambakrejo Nomor 591.3/65 perihal pembatalan DPP-5, terrtanggal 24 April 2018.

Oleh karena itu, atas putusan dengan perkara Nomor 110/G/2018/PTUN.Smg tersebut, pada 28 November 2018, Pemkot Semarang mengajukan banding.

Halaman
12
Penulis: hesty imaniar
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved