Pemkab Batang Terbaik ke Tiga se-Indonesia Tentang JDIHN 2018

Kabupaten Batang sebagai Anggota terbaik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2018.

Pemkab Batang Terbaik ke Tiga se-Indonesia Tentang JDIHN 2018
ISTIMEWA
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Benny Riyanto Kementrian Hukum dan HAM RI saat memberikan penghargaan kepada Bupati Batang Wihaji di Swiss-Belhotel Jakarta, Senin ( 10/12/2018) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM,BATANG- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menobatkan Kabupaten Batang sebagai Anggota terbaik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2018.

Dalam rilis yang tertulis, penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Benny Riyanto Kementrian Hukum dan HAM RI kepada Bupati Batang Wihaji di Swiss-Belhotel Jakarta, Senin ( 10/12/2018) malam.

Pemerintah Kabupaten Batang menjadi terbaik ke tiga setelah Kabupaten Sleman Provinsi Jogjakarta dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang menjadai terbaik pertama.

"Terimaksih dan apresiasi kepada Bagian Hukum sebagai leading sektornya yang menjadaikan e-JDIH terbaik ke tiga se Indonesia," tutur Wihaji usai menerima penghargaan.

Ia juga mengatakan bahwa informasi tentang regulasi sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, sehingga selaku pemerintah harus wajib memberikan pelayanan melalui aplikasi JDIH yang terintegrasi tingkat nasional.

"Penghargaan ini menjadi inspirasi kita bersama untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum untuk tahap - tahap berikutnya," jelasnya

Dijelaskannya, aplikasi e- JDIH menjadi pusat informasi tentang hukum selain itu juga bisa sebagai pusat edukasi hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa sadar tentang hukum, baik produk Perda, Perbup mapun perundang undangan - pelanggaran lainya.

"Ini transparansi tentang hukum, sehingga kalau Aparat Penegak Hukum ataupun satpol PP dalam kita melakukan penegakan hukum masyarakat bisa tahu pelanggatanya melalui aplikasi JDIH tersebut," terangnya.

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Benny Riyanto saat membuka Pertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkan Nasional 2018 mengatakan, Sistem JDIH merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam hal ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terus meningkat

Maka pengembangan JDIH sebagai sarana pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya menjadi sangat penting, sehingga database produk hukum tersebut perlu dikembangkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

"JDIH merupakan sistem aplikasi tingkat nasional yang terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama yang efektif antara pusat dan anggota jaringan dalam menyediakan informasi hukum melalui integrasi sistem yang dapat mendukung agenda penataan regulasi," jelas Benny Riyanto.(*)

Penulis: dina indriani
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved