Pemilu 2019

Bawaslu Batang dan Petugas Gabungan Tertibkan Angkutan Umum Berstiker Capres

Bawaslu Kabupaten Batang bersama aparat dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian melakukan penertiban angkutan umum

Bawaslu Batang dan Petugas Gabungan Tertibkan Angkutan Umum Berstiker Capres
Tribun Jateng/ Dina Indriani
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang bersama aparat dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian saat melakukan penertiban APK pada angkutan umum di Pasar Batang, Selasa (18/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang bersama aparat dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kepolisian melakukan penertiban angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batang, Selasa (18/12/2018).

Aparat gabungan yang dibagi dalam tiga tim menyisir angkutan umum yang memasang stiker atau branding kampanye calon legislatif ataupun calon presiden di mobil angkutan umum (angkot).

Penyisiran dilakukan pada sepuluh titik kecamatan di antaranya, Bandar, Banyuputih, Batang, Bawang, Gringsing, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono dengan sasaran pasar dan terminal.

Dalam razia di Pasar Batang, petugas gabungan menemukan sembilan angkutan umum dengan tempelan stiker pada kaca bagian belakang kendaraan yang diindikasikan sebagai alat kampanye.

"Jadi memang penertiban ini kami bagi menjadi tiga tim yang disebar di 10 titik kecamatan, sasarannya di pasar dan terminal. Kalau di Pasar Batang saat ini kami telah temukan sembilan angkutan umum yang tertempel stiker yang semuanya adalam gambar salah satu Capres, tindakannya kami langsung minta supir angkutan untuk melepasnya, dan alhamdulillah supir juga sangat kooperatif," tutur Ketua Bawaslu Batang, Soeharto disela-sela penertiban yang dilakukan di Pasar Batang.

Dikatakan Soeharto, sebelumnya Bawaslu telah mendata angkutan-angkutan yang sudah tertempel stiker dengan jumlah keseluruhan 93 angkutan yang tersebar di sepuluh titik kecamatan.

"Kami telah melakukan koordinasi sebelumnya dan melakukan pendataan, hasilnya ada 93 angkutan yang tertempel stiker," ujarnya.

Soeharto menjelaskan penindakan tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 dan di Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 28 Tahun 2018 tentang metode Kampanye di kegiatan lain yaitu diatur mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu dan penegasan di Surat Badan Pengawas Pemilu nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/ XI/2018.

"Di pasal itu berisi pelarangan peserta pemilu, pelaksana kampanye dan TIM Kampanye memasang stiker atau branding yang memuat citra diri, identitas, ciri–ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu pada kendaraan transportasi umum dan kendaraan milik pemerintah," jelasnya.

Kabid Angkutan Dishub Batang, Mulyono mengatakan dengan adanya penertiban secara gabungan pihaknya juga merasa terbantu dalam melakukan penindakan terhadap angkutan yang tertempel stiker, karna selama ini diakuinya Dishub tidak bisa bergerak sendiri karena menjaga netralitas

"Tentu dari pihak Dishub sangat merasa terbantu dengan adanya penertiban tim gabungan, karna memang kami tidak bisa berjalan sendiri harus menjaga netralitas, dan memang secara hukum ada di peraturan Kemenhub bahwa angkutan umun harus transparan tidak diperbolehkan untuk memasang stiker, hal itu tidak lain untuk menghindari kejahatan di angkutan umum," tuturnya.

Sementara, satu diantara sopir angkutan yang menjadi sasaran penertiban, Turyoto mengaku mendapat imbalan Rp 150 ribu selama satu bulan untuk pemasangan di mobil angkutan miliknya.

"Kalau sesuai perjanjian kemarin saya dapat Rp 150 Ribu selama satu bulan pemasangan," pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved