BPK RI Perwakilan Jateng Rekomendasikan LHP Audit Kinerja Pengelolaan Dana Desa Pemkab Batang

"Rekomendasi ini harus dilengkapi dengan membuat aturan baru berupa Peraturan Bupati maupun surat edaran Bupati,"

BPK RI Perwakilan Jateng Rekomendasikan LHP Audit Kinerja Pengelolaan Dana Desa Pemkab Batang
Tribunjateng.com/Dina Indriani
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit kinerja pengelolaan dana desa Pemkab Batang oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hery Subowo kepada Sekda Pemkab Batang Nasikhin yang di dampingi Ketua DPRD Imam Teguh Raharjo 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah merekomendasikan Laporan Hasil Pemeriksaan audit kinerja pengelolaan dana desa Pemkab Batang.

LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hery Subowo kepada Sekda Pemkab Batang Nasikhin yang di dampingi Ketua DPRD Imam Teguh Raharjo beberapa waktu lalu saat pertemuan di Semarang.

"Audit BPK tidak hanya pengelolaan dana desa tapi juga terkait dana BOS dan Jaminan Kesehatan Nasional. Pemkab Batang menjadi sampling audit dana desa bersama delapan Kabupaten di Jawa Tengah," terang Nasikhin saat di temui di kantornya, Rabu (26/12/2018).

Dikatakan Nasikhin, pemeriksaan sudah dilakukan selama dua bulan untuk cek ke lapangan lanjutnya, dari hasil audit ada rekomendasi yang harus di tindaklanjuti tentang pengelolaan dana desa.

"Ada 7 rekomendasi dari BPK diantaranya untuk mengaji ulang kebijakan Bupati tentang pengelolaan dana desa terkait porposi 70 persen biaya pembangunan, 30 persen untuk administrasi untuj di kaji ulang, OPD juga harus menyusun perencanaan monitoring dana desa, menyusun aturan baru prosedur evaluasi APBDes yang akan digunkaan," jelasnya.

Dari temuan tersebut semuanya terkait dengan aspek kebijakan agar kedepan pengelolaan keuangannya lebih baik lagi karena pemeriksaan ini kinerja bukan pada nominal uangnya.

"Rekomendasi ini harus dilengkapi dengan membuat aturan baru berupa Peraturan Bupati maupun surat edaran Bupati agar pengelolaanya lebih Baik," pungkasnya. (*)

Tags
BPK
Batang
Penulis: dina indriani
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved