Genjot PTSL, ATR/BPN Kabupaten Batang Mampu Lampaui Target

Selama tahun 2018, ATR/BPN mampu menuntaskan 49.146 bidang, capaian tersebut melebihi dari target awal yang berjumlah 44.146 bidang

Genjot PTSL, ATR/BPN Kabupaten Batang Mampu Lampaui Target
Istimewa
Kantor Pertanahan, Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Batang terus menggenjot Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dina Indriani

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Kantor Pertanahan, Kementerian Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Batang terus menggenjot Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018.

Selama tahun 2018, ATR/BPN mampu menuntaskan 49.146 bidang, capaian tersebut melebihi dari target awal yang berjumlah 44.146 bidang.

"Untuk target PTSL semula kita ditergetkan sejumlah 44.146 bidang sudah 100 persen tercapai. Dan ada penamvahan lagi 5.000 bidang sehingga 49 146 bidang tercapi semuanya," tutur Kepala ATR/ BPN Kabupaten Batang Triyono, Jumat (28/12/2018).

Triyono mengatakan, keberhasilan pencapaian sesuai target tidak lepas dari koordinasi dengan Pemkab serta Pemerintah Desa, yang aktif membentuk satuan tugas ( Satgas) dalam mensukseskan program ini.

"Penuntasan PTSL ini juga tidak menyisakan permasalahan hukum, ke depan lebih dikuatkan lagi kerjasamanya dan lebih transparan agar tidak ada masalah dan sesuai target yang dicapai," jelasnya.

Disampaikannya pada tahun 2019 pihaknya telah ditargetkan 50.000 bidang.

"Untuk 2019 kita ditarget lagi sejumlah 50.000 bidang yang berharap melalui sosialusasi pemanfaatan peta partisipatif ini lebih cepat lagi targey yang di capai dan masyarakat puas dengan pelayanan program PTSL," ujarnya.

Sementara, Bupati Wihaji menghimbau kepada Kepala Desa untuk berhati - hati dalam pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL), karena program ini merupakan bentuk pelayanan Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

"Kepala desa harus tahu regulasinya tentang pengurusan PTSL, tapi juga harus mempermudah masyarakat dengan bagaimana caranya yang terpenting tidak menyalahi aturan," tutur Wihaji

Menurutnya Permasalahan sengketa tanah bisa saja terjadi di dalam keluarga, tak jarang pula sengketa lahan terjadi antar pemangkubkepentingan, sehingga sangatlah penting sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Karena program tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan adanya sertifikat dapat digunakan sebagai jaminan di bank dalam rangka modal usaha.

"Karena masih rendahnya masyarakat memanfaatkan program PTSL maka perlu sosialisasi lebih intensif lagi ditingkat Kecamatan dan Desa, agat program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat," pungkasnya. (*)

Penulis: dina indriani
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved