Peringati Hari Antikorupsi, Sekda : Pati Terus Lawan Korupsi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Suharyono mengungkapkan bahwa Pati terus melakukan berbagai upaya untuk melawan korupsi.

Peringati Hari Antikorupsi, Sekda : Pati Terus Lawan Korupsi
TRIBUN JATENG/DWI LAYLATUR
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Suharyono saat menghadiri peringatan hari anti korupsi di Stadion Jaya Kusuma, Minggu (30/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dwi Laylatur Rosyidah

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Suharyono mengungkapkan bahwa Pati terus melakukan berbagai upaya untuk melawan korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan hari antikorupsi oleh Gerakan Jalan Lurus (GJL) di Stadion Jaya Kusuma, Minggu (30/12/2018).

Sekda memberikan contoh dengan giatnya upaya di Kabupaten Pati untuk mendorong dilaksanakan transaksi non tunai.

"Kabupaten Pati sudah melakukan berbagai upaya untuk melawan korupsi, termasuk dengan melaksanakan transaksi non tunai," jelasnya.

Langkah ini dinilainya bisa meminimalisir 'kebocoran' atau celah untuk koruptor.

Transaksi non tunai ini digunakan untuk yang nominalnya lebih dari Rp 1 juta, jika nilainya kurang dari itu masih bisa dilakukan secara tunai.

Bahkan karena inovasi ini, beberapa waktu yang lalu Pemkab Pati menerima apresiasi dari Bank Indonesia sebagai satu-satunya kabupaten yang sudah non tunai di Jawa Tengah.

Selebihnya berupa kpta-kota yaitu kota Solo, kota Salatiga dan kota Magelang.

Selain itu, untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pati bahkan dapat pujian dari KPK karena sudah cukup bagus.

Hingga Kabupaten Pati direkomendasikan untuk menjadi referensi studi banding bagi kabupaten dan daerah lain.

"Pengadaan barang dan jasa semakin transparan, dan insyaallah ke depan semakin baik lagi," lanjutnya.

Suharyono juga mengajak masyarakat untuk melakukan monitoringbatau pengawasan terhadap Dana Desa yang jumlahnya cukup fantastis.

"Di tahun 2019 ini, Kabupaten Pati akan mendapat sekitar Rp 416 milyar untuk 401 desa. Berarti rata-rata tiap desa akan mendapat sekitar Rp 1 M. Silahkan dimonitoring dan diperingatkan agar tidak terjadi penyelewengan," tegasnya.

Selain Sekda, dalam giat ini juga nampak beberapa tokoh masyarakat dan penggiat anti korupsi di antaranya Pong Harjatmo dan Mantan Sekda Surakarta. (*)

Penulis: Dwi Laylatur Rosyidah
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved