Bawaslu Kota Semarang Tingkatkan Pengawasan Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang akan meningkatkan pengawasan terhadap para calon legislatif (Caleg) peserta Pemilu 2019.

Bawaslu Kota Semarang Tingkatkan Pengawasan Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2019
TRIBUN JATENG/M ZAENAL ARIFIN
Anggota Bawaslu Kota Semarang memaparkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu selama 2018. 

Untuk itu, Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan pada anggota DPRD yang melakukan kegiatan resmi di tengah masyarakat semisal reses yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Menurut Amin, kegiatan kedewanan seperti reses, sangat rawan disalahgunakan untuk alat kampanye.

Padahal, kegiatan-kegiatan resmi tersebut dibiayai menggunakan anggaran APBD. Amin mencatat, kejadian reses untuk ajang kampanye pernah terjadi di Semarang Tengah, sekitar November 2018 lalu.

"Dalam kurun waktu November hingga 23 Desember 2018 lalu, kami sudah menemukan beberapa kasus anggota legislatif yang memanfaatkan reses menjadi media kampanye. Contohnya di Semarang Tengah ada anggota lagislatif memberikan mug (gelas), itu langsung kita tegur," paparnya.

Coffee Fest Di UIN Walisongo Semarang Hadirkan Lomba Meracik Kopi Hingga Talkshow

Amin beralasan, mug yang dibagikan kepada masyarakat saat kegiatan reses tersebut bergambar foto anggota legislatif yang bersangkutan, dengan atribut partai serta mencantumkan nomor urut.

"Meski begutu, kami tetap melakukan berbagai upaya preventif kepada para anggota legislatif yang ketahuan melakukan kampanye saat kegiatan reses," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Semarang, Nining Susanti mengatakan, pengawasan Pemilu tidak hanya dilakukan di lapangan saja tetapi juga dilakukan melalui aktivitas media sosial para Caleg.

Untuk itu, setiap media sosial yang digunakan oleh masing-masing Caleg juga harus di daftarkan ke KPU dan Bawaslu Kota Semarang.

"Saat ini kami memang minim data terkait caleg yang mendaftarkan medsosnya ke KPU," katanya.

Data Bawaslu Kota Semarang, dari 691 caleg yang tersebar di 6 daerah pemilihan (dapil), hanya 30 orang yang terpantau penggunaan media sosialnya.

Sehingga pengawasan penggunaan media sosial oleh caleg tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu saja. Namun juga dari bantuan keterlibatan dari pihak kepolisian dan tentunya masyarakat.

"Kami hanya bisa antisipasi dan preventif. Karena mekanisme di media sosial kami tidak bisa tangani sendiri," katanya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved