Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Pati Tandatangani Pakta Integritas Untuk Hal Ini

Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Pati mengikuti acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Pati Tandatangani Pakta Integritas Untuk Hal Ini
Istimewa
Prosesi penandatanganan pakta integritas Ketua ODP dan Camat Se-Kabupaten Pati, Sabtu (5/1/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Pati mengikuti acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan penandatanganan pakta integritas, Sabtu (5/1/2019).

Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Pragolo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Acara tersebut diselenggarakan agar kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Pati dapat segera dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Acara tersebut juga bertujuan untuk mencapai kesatuan langkah dalam melaksanakan sistem keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, tertib administrasi, dan tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Pati tahun 2019 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 131 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pati tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan SKPD tahun 2019 telah disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati selaku PPKD dan disetujui oleh Sekda Pati tanggal 29 Desember 2018.

Bawaslu Kabupaten Pati Amankan 4.160 Baliho dan Poster Jokowi Bermahkota Raja

Usai prosesi penandatangan pakta integritas, Bupati Pati Haryanto menyampaikan bahwa acara ini dilaksanakan dengan harapan agar penggunaan anggaran tidak menyimpang.

"Apalagi di dalam pakta integritas tersebut sudah ada hitam di atas putih. Meskipun hal tersebut belum menjamin secara hukum. Sebab bagaimanapun juga, yang namanya kelalaian dan kekhilafan seseorang bisa terjadi. Setidaknya untuk mengantisipasi hal yang demikian, sudah kita beri pagar, kita beri rambu, jangan sampai DPA maupun APBD yang telah ditetapkan ini menimbulkan dampak (negatif) tertentu," tegasnya.

Perlu diketahui bahwa DPA-SKPD dan DPA-PPKD tahun 2019 tersebut merupakan salah satu dokumen yang dijadikan dasar dalam program kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Pati tahun 2019.

Meskipun dokumen tersebut hanya kertas tipis, namun di dalamnya terdapat nilai yang besar. Apalagi jika ditambah dengan bantuan dari provinsi yang mencapai Rp 2,81 trilyun, nilainya menjadi sangat besar. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, Bupati mengimbau agar bersungguh-sungguh.

Selesaikan Sengketa Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pati Pedomani Prinsip Keadilan Substansial

Terlebih bagian-bagiannya sudah ditata sedemikian rupa oleh Pemkab Pati.

"Sudah kita tata, mulai dari pendapatan yang kita laksanakan melalui sistem nontunai. Yang sudah menjalankan yakni TPI Juwana, BPKAD, Dishub, serta Disdagperin. Ini merupakan salah satu bentuk pengurangan penyimpangan. Yang menanganinya pun jauh dari penyimpangan. Andai terjadi penyimpangan, kemungkinannya sangat kecil," jelasnya.

Pendapatan ini, lanjut bupati bahwa sebenarnya masih banyak yang bisa dikelola. Sebab selama ini masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU). Tidak hanya kota-kota besar yang PAD nya besar, terkait pendapatan pun, Kabupaten Pati masih mempunyai potensi banyak yang bisa dikelola.

"Saya ucapkan terima kasih terkait pajak maupun BPHTB, yang dapat melebihi target. Kenaikan pendapatannya bagus dari tahun ke tahun. Terobosan-terobosan yang lain akan kita upayakan. Jangan diremehkan pajak-pajak yang kecil. Apabila terkumpul, nilainya besar," pungkasnya. (*)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved