Munir Sebut 8 Parpol di Kabupaten Semarang Tidak Jujur Terkait Laporan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Semarang akan memanggil peserta pemilu 2019 terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Munir Sebut 8 Parpol di Kabupaten Semarang Tidak Jujur Terkait Laporan Dana Kampanye
kompas.com
Rekomendasi dan keputusan Bawaslu untuk meloloskan bakal calon legislatif mantan narapidana koruptor munculkan polemik panjang. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Amanda Rizqyana

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang akan memanggil peserta pemilu 2019 terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Pelaporan tersebut merupakan tindak lanjut atas dugaan anomali dana kampanye.

Syahrul Munir selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, menyatakab partai politik maupun tim kampanye calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu 2019 telah menyampaikan LPSDK ke KPU Kabupaten Semarangpasa Rabu (2/1/2019) lalu.

Munir menyatakan, analisa terhadap dokumen LPSDK diketahui sejumlah partai politik mempunyai saldo kampanye nol rupiah.

Copet Beraksi di Dalam Bus Semarang-Demak, Sopir Langsung Hentikan Bus di Depan Polisi

Padahal, sejak masa kampanye 23 September 2018 lalu, peserta pemilu sudah menggelar kegiatan kampanye di daerah pemilihannya masing-masing.

"Masa kampanye sudah melampaui 100 hari, tapi anehnya tidak ada kegiatan kampanye yang tercermin dari LPSDK. Memang dari radar kami terdapat peserta pemilu yang sama sekali tidak kampanye, tetapi ada peserta pemilu yang jelas-jelas menggelar sosialisasi dan memasang alat peraga kampanye yang tentunya ada biaya untuk mencetak, tapi tidak melaporkan di LPSDK," kata Syahrul Munir, Rabu (9/1/2019) siang.

Dalam pelaporan LPSDK tersebut, hampir semua dana kampanye berasal dari para calon legislatif.

Tidak terdapat dana kampanye berupa sumbangan dari pihak lain, baik perseorangan, kelompok, maupun perusahaan.

Berdasarkan analisa Bawaslu Kabupaten Semarang, dari 15 partai politik dan dua tim kampanye pasangan capres dan cawapres peserta pemilu di Kabupaten Semarang, delapan di antaranya terindikasi kurang jujur dalam melaporkan dana kampanyenya.

Ingin Lapor Tindak Kejahatan Kini Warga Kabupaten Tegal Tidak Perlu Ke Kantor Polisi

Indikasi kurang jujur ini diketahui dari bedah LPSDK yang disampaikan oleh para peserta pemilu ke KPU dengan sandingan data inventarisasi alat peraga kampanye (APK) yang terpasang dan laporan hasil pengawasan di lapangan.

Beberapa peserta pemilu yang berkegiatan kampanye, diketahui hanya melaporkan saldo dana kampanyenya nol rupiah.

"Ada juga yang hanya melaporkan saldo bunga bank rekening saja, padahal sejumlah calegnya sudah memasang APK. Kita akan panggil untuk klarifikasi," kata Munir. (*)

Penulis: amanda rizqyana
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved