Tanpa Pengisi Formasi Dokter Spesialis, BKPP Pati Selenggarakan Pembekalan Pemberkasan CPNS

BKPP Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Pemberkasan (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Pati

Tanpa Pengisi Formasi Dokter Spesialis, BKPP Pati Selenggarakan Pembekalan Pemberkasan CPNS
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Acara Pembekalan Pemberkasan CPNSD Pemkab Pati Formasi Tahun 2018, Kamis (10/1/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI- Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Pati Formasi Tahun 2018, Rabu (10/1/2019) pagi.

Bertempat di Aula BKPP Pati, acara pagi itu diikuti 170 CPNSD formasi Guru Kelas Ahli Pertama.

Acara pagi itu merupakan pembekalan sesi pertama. Karena kapasitas aula yang kurang memadai, pembekalan dilaksanakan dalam tiga sesi.

Sesi kedua yang diikuti 164 orang dilaksanakan Kamis (10/1/2019) siang. Adapun sesi ketiga yang diikuti 172 peserta rencananya akan dilaksanakan keesokan harinya.

"Agenda pagi hari ini merupakan kegiatan lanjutan setelah penetapan keputusan kelulusan. Dari 526 formasi yang dibuka Pemkab Pati, terisi 506. Sebanyak 20 formasi tidak terisi," jelas Kepala BKPP Kabupaten Pati, Jumani.

Jumani menyebutkan, 20 formasi yang tidak terisi itu antara lain terdiri atas tujuh formasi dokter spesialis, dokter gigi, D-3 penyuluh kesehatan, dan formasi honorer K2 yang tidak lolos.

Mengenai kekosongan formasi dokter spesialis, Jumani mengatakan, tidak ada satu pun yang mendaftar pada formasi tersebut.

"Karena biasanya usia dokter spesialis lebih dari 35 tahun," ungkapnya.

Jumani menjelaskan, pembekalan tersebut dilakukan dalam rangka menyosialisasikan berkas-berkas yang perlu dilengkapi CPNSD.

Hasil pemberkasan tersebut nantinya akan dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Yogyakarta untuk menetapkan nota persetujuan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP).

Jumani menambahkan, pembekalan pemberkasan ini juga dilaksanakan untuk mengecek secara detail data yang diunggah peserta secara daring.

"Karena peserta saat pendaftaran mengunggah berkas persyaratan secara daring, bisa jadi ada yang melakukan rekayasa berkas," ujar Jumani.

Jumani menyatakan, jika nanti ada peserta yang tidak bisa melengkapi berkas asli, yang bersangkutan tidak dapat memperoleh NIP.

Mengenai keberadaan oknum pihak ketiga yang mengiming-imingi percepatan proses memperoleh NIP dengan imbalan tertentu, Jumani mengimbau peserta untuk tidak menghiraukan hal tersebut.

"Setiap tahun selalu ada yang seperti itu. Mereka itu cuma mengada-ada," pungkasnya.(*)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved