Samsat Kota Tegal Terbaik di Jawa Tengah, Warganya Tertib Bayar Pajak

Kantor Samsat Kota Tegal, disebut Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah, Ihwan Sudrajat, sebagai Samsat terbaik di Jawa Tengah.

Samsat Kota Tegal Terbaik di Jawa Tengah, Warganya Tertib Bayar Pajak
TRIBUN JATENG/DANIEL ARI PURNOMO
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah, Ihwan Sudrajat memaparkan kebijakan pemutihan pajak di ruang kerjanya, kantor BPPD Jateng, Jalan Imam Bonjol 8, Kota Semarang, Kamis (3/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Faizal M Affan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kantor Samsat Kota Tegal, disebut Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jawa Tengah, Ihwan Sudrajat, sebagai Samsat terbaik di Jawa Tengah.

Menurut Ihwan Sudrajat, mayoritas warga Kota Tegal mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Terlebih petugas Samsat yang juga aktif memberikan sosialisasi.

"Samsat Kota Tegal jadi yang terbaik, diikuti Samsat Kabupaten Semarang. Selain petugas yang sigap, warganya juga banyak yang tertib membayar pajak," terangnya.

Sedangkan untuk Kota Semarang, terjadi anomali yang sulit dijelaskan oleh Ihwan. Padahal, 17 persen wajib pajak berada di Kota Semarang.

"Dua tahun saya memimpin, Kota Semarang tidak pernah sesuai target. Padahal, di kota ini semakin banyak orang kaya. Satu orang bisa memiliki beberapa kendaraan mewah. Namun faktanya kesadaran mereka masih kurang," bebernya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Ihwan mendorong seluruh petugas Samsat untuk jemput bola. Caranya dengan menyambangi para pengemplang pajak, menyediakan Samsat keliling, dan lainnya.

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012, jika ada kendaraan selama dua tahun berturut-turut tidak dibayar pajaknya setelah masa STNK lima tahun, maka akan dihapus regidentnya (regristasi dan identifikasi).

"Maka, kendaraan tersebut akan dianggap ilegal dan selamanya tidak bisa dihidupkan kembali regidentnya," tegas Ihwan.

Selain itu, dirinya juga akan mengumumkan plat kendaraan bermotor yang bermasalah dengan pajak melalui media massa. Tujuannya supaya memberikan efek jera dan mengedukasi masyarakat agar tidak memiliki kendaraan yang bermasalah tersebut.

"Langkah ini akan kami terapkan mulai tahun 2019. Ini sebagai langkah supaya mereka sadar bahwa membayar pajak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap warga negara," pungkasnya.(afn)

Penulis: faisal affan
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved