Bawaslu Hentikan Proses Penyelidikan Ketidaknetralan Kades Bejalen Karena Subjek Hukum Tak Terpenuhi

Proses penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana pemilu yang menjerat Kepala Desa Bejalen Dihentikan.

Bawaslu Hentikan Proses Penyelidikan Ketidaknetralan Kades Bejalen Karena Subjek Hukum Tak Terpenuhi
kompas.com
Rekomendasi dan keputusan Bawaslu untuk meloloskan bakal calon legislatif mantan narapidana koruptor munculkan polemik panjang. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Amanda Rizqyana

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Proses penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana pemilu Kepala Desa tidak netral yang menjerat Nowo Sugiharto, Kades Bejalen Kecamatan Ambarawa periode 2012-2018 dihentikan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Muhammad Talkhis mengatakan, hasil pembahasan kedua di sentra Gakkumdu, Senin (15/1/2019) menyimpulkan bahwa kasus dugaan kades tidak netral dalam peristiwa Sedekah Desa Bejalen tanggal 29 Desember 2018 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi keseluruhan unsur dalam pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kami sudah membuat kajian setelah meminta keterangan pelapor, para saksi, dan terlapor, dan berdasarkan fakta hukum dari peristiwa itu yang diduga melanggar pasal 490, yakni setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, disimpulkan bahwa kasus ini tidak terpenuhi subyek hukumnya," kata Talkis, Selasa (15/1/2019).

Usulan Pemberian NIP 351 CPNS, Kepala BKD Kabupaten Semarang: Tunggu Saya

Sebagai informasi, pada acara Sedekah Desa Bejalen tanggal 29 Desember 2018, Kades Bejalen periode 2012-2018 Nowo Sugiharto naik ke panggung bersama calon anggota DPR RI Partai Golkar bernama Dico M Ganundito, yang merupakan suami selebritis tanah air, Caca Frederica.

Pada saat di panggung tersebut, Nowo memperkenalkan dan mensosialiasikan Dico M Ganundito sebagai calon anggota DPR RI Dapil Jateng I dari partai Golkar nomor urut 7, serta memintakan doa restu dan dukungan untuk calon tersebut dalam Pemilu 17 April mendatang kepada masyarakat Bejalen yang hadir di acara tersebut.

Kejadian tersebut lantas dilaporkan oleh salah seorang warga kepada kepada Panwaslu Kecamatan Ambarawa tanggal 2 januari lalu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 490 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, seorang kades yang terbukti dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan denda paling banyak Rp 12 juta.

Dari empat unsur di ketentuan pasal tersebut, kata Talkhis, unsur subyek hukum yang ditunjuk yakni setiap kepala desa atau sebutan lain ini tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dijelaskan Talkis, pada saat kejadian Sedekah Desa Bejalen tanggal 29 Desember 2018, Nowo Sugiharto tidak lagi berstatus sebagai kepala desa berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 141/0672/2018 tentang pemberhentian saudara Nowo Sugiharto sebagai kepala desa Bejalen sejak tanggal 28 Desember 2018.

Berbekal Ancaman Sebarkan Foto Syur, Kuli Bangunan Cabuli Anak SMA di Suruh Kabupaten Semarang

Diketahui bahwa Nowo adalah petahana di Pilkades Bejalen tanggal 9 Desember 2018 lalu yang kembali terpilih sebagai Kades Bejalen untuk periode 2019-2025.

Rencananya, Nowo bersama 140 kades terpilih lainnya baru akan dilantik secara resmi oleh Bupati Semaramg pada maret 2019 mendatang.

"Dengan demikian, terlapor Bapak Nowo Sugiharto pada tanggal 29 Desember 2018 tidak lagi sebagai kepala desa, maka unsur setiap kepala desa tidak terpenuhi. Sehingga laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan diteruskan ke Polres Semarang," tandasnya. (*)

Penulis: amanda rizqyana
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved