Kejari Kudus Dituntut Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Senilai Rp 97,5 Miliar

Kejaksaan Negeri Kudus (Kejari) Kudus dituntu mengusut penyimpangan proyek aspirasi anggota dewan yang jumlahnya mencapai Rp 97,5 miliar.

Kejari Kudus Dituntut Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Senilai Rp 97,5 Miliar
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Sururi Mujib (kiri) saat menyerahkan berkas laporan aduan ke Kejari Kudus, Selasa (15/1/2019). Laporan tersebut terkait dugaan penyimpangan proyek senilai Rp 97,5 miliar. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Kejaksaan Negeri Kudus (Kejari) Kudus dituntu mengusut penyimpangan proyek aspirasi anggota dewan yang jumlahnya mencapai Rp 97,5 miliar.

Tuntutan disuarakan oleh sejumlah orang yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) melalui aksi demontrasi di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Selasa (15/1/2019).

Setelah dari Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, sejumlah peserta geser ke Kejari Kudus.

Di depan kantor para jaksa, mereka melakukan orasi.

Mereka menuntut agar kejaksaan tegas dalam menumpas praktik mafia proyek yang merugikan masyarakat Kudus.

“Dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat dan mendasarkan pada turan hukum yang berlaku, sebanyak Rp 97,5 miliar uang rakyat diduga dijadikan ajang gratifikasi oleh oknum anggota dewan,” pekik seorang orator, Sururi Mujib.

Dua Bocah di Honggosoco Kudus Menderita Hidrosefalus, Jaringan Otak dan Tubuhnya Lumpuh

Sururi melanjutkan, uang sebanyak itu digunakan untuk mendukung proyek infrastruktuk, publikasi, kegiatan sosial, dan kunjungan kerja.

“Setidaknya ada kurang lebih 568 paket proyek yang dibagi secara mandiri oleh 45 anggota dewan dengan jatah nominal proyek bervariasi,” tandasnya.

Sekilas, katanya, perilaku anggota dewan seolah sebagai pokok penyerapan aspirasi rakyat. Namun di balik semua itu proyek aspirasi dijualbelikan.

“Semua telah menjadi rahasia umum. Namun sudah hampir 5 tahun kejahatan berkedok mengatasnamakan aspirasi rakyat tak tersentuh penegak hukum,” katanya.

Menurutnya, dari seluruh jumlah proyek 97 persen di antaranya sengaja dibuat penunjuk langsung.

Sementara sisanya, 3 persen baru dilelangkan. Semua itu dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak eksekutif agar rekanan mudah dikondisikan.

Dalam aksi tersebut, mereka juga membawa berkas laporan pengaduan ke Kejari Kudus. Mereka ditemui oleh perwakilan dari Kajari Kudus Kasi Intel, Sarwanto.

“Tentu akan kmai tindak lanjuti berkas laporannya. Tekait yang diadukan kami akan teliti, apakah valid apa tidak. Secara teknis dalam penyelidikan tentu tidak bisa kami bicarakan,” kata Sarwanto. (*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved