Dituding Tidak Netral, Bawaslu Kota Salatiga Persilakan Partai Gerindra Mengadu DKPP

Apabila ada pihak yang merasa Bawaslu tidak bersikap netral dan adil, agar mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dituding Tidak Netral, Bawaslu Kota Salatiga Persilakan Partai Gerindra Mengadu DKPP
Dok. Tribun Jateng
Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari. 

Apabila ada pihak yang merasa Bawaslu tidak bersikap netral dan adil, agar mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nafiul Haris

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga membantah adanya tudingan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Salatiga bahwa pihaknya tidak netral dalam memproses setiap perkara dugaan pelanggaran pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito mengatakan, pihaknya tetap berada pada posisi netral dalam menindak setiap dugaan pelanggaran dari semua parpol dan caleg yang sedang berkompetisi.

"Kami tetap pada posisi yang netral. Kami sudah disumpah dan tentu kami jaga integritas dan profesionalitas ini serta laksanakan dengan tanggungjawab penuh," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com Senin (21/01/2019).

Menurut Agung, apabila terdapat pihak yang merasa Bawaslu tidak bersikap netral dan adil, agar mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kasus Undangan Beasiswa dari Dana Aspirasi Partai Gerindra, Yuliyanto Bentuk Tim Investigasi

"Jadi kalau Gerindra menilai kami tidak netral supaya melapor saja ke DKPP," tegasnya.

Terkait penilaian Ketua DPC Gerindra Kota Salatiga Yuliyanto yang juga Wali Kota Salatiga, bahwa Bawaslu tidak menertibkan seluruh alat peraga kampanye (APK) yang dinilainya melanggar aturan sesuai laporan, menurut Agung karena terkendala anggaran.

Gerindra Salatiga Meminta Bawaslu Bersikap Netral, Jangan Tebang Pilih

"Soal APK yang melanggar, sudah kami lakukan pendataan, dimana pada saatnya nanti akan ditertibkan bersama Satpol PP," ujarnya.

Agung melanjutkan, rencananya pada akhir Januari atau awal Februari 2019 beberapa APK yang melanggar aturan bakal ditertibkan secara menyeluruh. Untuk sementara, dipasangi stiker tanda melanggar.

"Bawaslu Kota Salatiga sebelumnya mendistribusikan sebanyak 200 stiker ke empat kecamatan. Jumlah itu, sangat kurang dari total APK yang melanggar sejumlah 1.364 sejak masa kampanye dimulai 23 September 2018 lalu," katanya.

Viral, Beredar Surat Undangan Kepada Wali Murid Tentang Beasiswa dari Dana Aspirasi Partai Gerindra

Agung juga mengungkapkan, Bawaslu banyak menemukan pelanggaran pemasangan APK, baik berupa baliho ukuran kecil hingga sedang di lokasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018 maupun Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018.

Agung mengimbau parpol untuk menertibkan APK secara mandiri.

"Saya juga meminta parpol menyerahkan data titik pemasangan APK agar mempermudah penertiban dan pengecekan," tandasnya.(ris)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved