Bawaslu Demak Sebut Alat Peraga Kampanye Yang Langgar Aturan Capai 2.000, KPU Demak: Tertibkan!

Bawaslu Demak mengatakan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu yang melanggar di Demak kurang lebih mencapai 2.000.

Bawaslu Demak Sebut Alat Peraga Kampanye Yang Langgar Aturan Capai 2.000, KPU Demak: Tertibkan!
TRIBUN JATENG/DHIAN ADI PUTRANTO
Bawaslu dan Satpol PP Kendal tertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di tiang listrik, Selasa (15/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Alaqsha Gilang Imantara

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Demak Divisi Hukum Data dan Informasi, Amin Wahyudi mengatakan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu yang melanggar di Demak kurang lebih mencapai 2.000.

Jumlah calon legislatif (caleg) yang nyaleg DPRD Demak ada 450 orang, sedangkan jumlah parpol ada 16 partai.

"Bawaslu mengimbau peserta pemilu bersedia menertibkan sendiri APK yang melanggar aturan paling lambat akhir Januari 2019. Jika tidak, maka Bawaslu Demak yang akan menertibkan APK tersebut," ucap Amin, di kantor Bawaslu Demak, Rabu (23/1/2019).

Menurutnya, saat ini semua panitia pengawas kecamatan (Panwascam) di Demak sedang melakukan identifikasi APK milik peserta pemilu (partai politik, paslon capres-cawapres serta caleg DPR/DRPD) yang melanggar.

"Bawaslu Demak memberikan rekomendasi kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) agar meminta peserta pemilu menertibkan APK yang melanggar dan beberapa kecamatan sudah mendapatkan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut," ungkapnya.

Ingin Daerahnya Kondusif, Kades di Demak Rusak APK di Depan Mushala, Ternyata Berbuntut Hukum

Ketua Bawaslu Demak, Khoirul Saleh mengatakan KPU Demak saat ini masih melakukan pemetaan dan pendataan terkait pemasangan APK yang tidak sesuai dengan regulasi.

"Kami masih melakukan pendataan di 14 kecamatan sekabupaten Demak. Setelah itu, akan dilakukan kajian secara menyeluruh terkait APK tersebut," imbuhnya.

Setelah melakukan kajian, nantinya Bawaslu Demak akan mengundang pimpinan partai politik, tim kampanye dan institusi terkait seperti KPU Demak, Polres Demak, maupun Satpol PP Demak.

"Kami meminta pimpinan partai politik memindahkan atau menertibkan pemasangan APK tidak sesuai peraturan perundangan," tambahnya.

Diterangkan, Penertiban apk akan dikoordinasikan dengan satpol PP selaku penegak dari perda.

"Semuanya sudah diatur dalam regulasi UU No 7 tahun 2017 dan juga kaitannya dengan PKPU No 23 tahun 2018 yang sudah direvisi menjadi PKPU No 33 tahun 2018," tuturnya.

Dalam peraturan tersebut berbunyi, warga negara yang keberatan bisa menyampaikan laporannya ke Bawaslu dan panwas setempat. (*)

Penulis: Alaqsha Gilang Imantara
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved