Maskapai Penerbangan Diminta Menunda Kebijakan Bagasi Berbayar

Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan menunda kebijakan sejumlah maskapai berbiaya rendah menghapus layanan bagasi gratis bagi para penumpang

Maskapai Penerbangan Diminta Menunda Kebijakan Bagasi Berbayar
Aviation Stack Exchange
Ilustrasi bagasi pesawat 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan menunda kebijakan sejumlah maskapai berbiaya rendah menghapus layanan bagasi gratis bagi para penumpang rute domestiknya.
Hal itu tertuang dalam kesimpulan rapat kerja yang digelar Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan dan perwakilan maskapai nasional, Selasa (29/1).

"Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan itu, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR, Sigit Susiantomo.

Ia juga meminta Kemenhub mengkaji ulang besaran komponen terkait dengan tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat.

"Selain itu juga meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, guna memformulasikan ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah, antara lain terkait harga avtur, pajak, serta bea masuk suku cadang," jelasnya.

Seperti diketahui, maskapai Lion dan Wings Air telah menghapus layanan bagasi gratis bagi para penumpang rute domestik mulai 22 Januari 2019.

Dengan begitu, para penumpang hanya digratiskan membawa barang ke dalam kabin pesawat sebesar 7 kilogram. Langkah kedua maskapai itupun diikuti Citilink. Anak perusahaan Garuda Indonesia itu akan menghapus layanan bagasi gratis pada 8 Februari 2019.

Pengaturan tarif

Adapun, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi sempat meminta Kemenhub mengatur tarif bagasi yang dikenakan maskapai kepada penumpang.

"Artinya harus dibatasi, jangan sampai bagasi berbayar itu menyundul tarif minimal premium services. Jadi harus tetap ada batasannya, maksimal berapa. Menhub harus mengatur itu sampai ke detailnya," terang dia.

Tulus menyatakan, jangan sampai terjadi harga bagasi yang dibayarkan penumpang lebih mahal dari harga tiketnya. "Selain harga tiket juga menyundul kategori tarif untuk maskapai yang medium services," paparnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Indonesia National Airlines Carrier Asociation (INACA), Ari Askhara mengaku akan menyampaikan usulan itu ke maskapai yang tergabung dalam asosiasi.

"Maksudnya Pak tulus, yang tadi diberikan 20 Kg free itu jangan sampai lebih mahal dari harga tiketnya. Kan free-nya tadi 20 Kg, kalau di atas itu kan relatif. Kalau 20 Kg kami bisa pastikan akan kami sampaikan ke maskapai nasional jangan lebih dari harga jual tiketnya," ucapnya. (kompas.com/tribunnews)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved