Karena Ini Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Kampanye Caleg Gerindra di SMK PGRI 1 Salatiga

Bawaslu Kota Salatiga menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan kampanye di SMK PGRI 1 Salatiga yang melibatkan Caleg Partai Gerindra, SF.

Karena Ini Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Kampanye Caleg Gerindra di SMK PGRI 1 Salatiga
TRIBUN JATENG/M NAFIUL HARIS
Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito menunjukkan kartu bergambar Caleg Supriyadi Fatkhi, belum lama ini. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nafiul Haris

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan kampanye di SMK PGRI 1 Salatiga yang melibatkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Supriyadi Fatkhi.

Sebelumnya dia diduga melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito mengatakan, Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Salatiga menghentikan penanganan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Caleg Gerindra Dapil Sidomukti DPRD Salatiga Supriyadi.

"Bawaslu Kota Salatiga menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pada 12 Januari 2019 yang dilakukan terlapor Supriyadi. Temuan Bawaslu bermula dari surat undangan sosialisasi beasiswa mengatasnamakan Partai Gerindra," terangnya, Minggu (3/2/2019)

Menurut Agung, berdasarkan keterangan para saksi, mulai pihak Kepala SMK PGRI 1 Salatiga Sardi, telah menerima 5 buah kartu bergambar terlapor (Supriyadi) di rumahnya dan selanjutnya dibawa ke sekolah kemudian diserahkan kepada saksi Eny Setyowati dan Muhamad Supandil (bendahara).

Dikatakan Agung, pada hari Kamis, 10 Januari 2019 pukul 08.00 - pukul 10.00 para siswa calon penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dikumpulkan guna sosialisasi.

Namun dari penyelidikan terbukti beasiswa bukan bersumber dari Partai Gerindra melainkan dari APBN-Kemendikbud.

"Itu sesuai keterangan Ita Irawati (BNI Salatiga) dan berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)," jelasnya

Agung menambahkan, terkait kartu bergambar caleg diberikan Supriyadi kepada Sardi saat tatap muka di rumah Sardi untuk keluarga, dengan harapan akan memilih terlapor, bukan untuk dibawa atau disebarluaskan di SMK PGRI 1 Salatiga.

"Oleh karena itu, Gakkumdu Kota Salatiga memutuskan terhadap temuan Nomor 001/TM/PL/Kota/14.04/I/2019 dinyatakan dihentikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Bawaslu merekomendasikan memberikan peringatan kepada Sardi dan Muhamad Supandil agar tidak menjadikan tempat pendidikan sebagai ruang berkampanye sebagaimana telah dilakukan Muhamad Supandil agar tidak mengulanginya.

Terpisah Supriyadi Fatkhi lega atas putusan ini.

Sebelumya ia optimistis kasus tersebut akan dihentikan karena fakta di lapangan memang tidak terbukti.

"Saya prihatin sebenarnya, ternyata banyak komunitas pendidikan yang belum memahami UU Nomor 7 Tahun 2017, terkait pemilu. Karenanya, sosialisasi harus digencarkan ke pendidikan dan tokoh-tokoh agama. Sehingga kejadian ini tidak berulang kembali," ungkapnya. (*)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved