Pangdam IV/Diponegoro Tegaskan Netralitas Anggotanya di Pemilu 2019

Mayjen TNI Mochamad Effendi memimpin upacara gelar operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer (POM) tahun 2019

Pangdam IV/Diponegoro Tegaskan Netralitas Anggotanya di Pemilu 2019
Tribun Jateng/M Radlis
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi memimpin upacara gelar operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer (POM) tahun 2019 yang dilaksanakan di Mako Pomdam IV/Diponegoro, Jumat (8/2/2019).

Operasi Penegakan Ketertiban serta Operasi Yustisi merupakan upaya TNI membangun sistem dan manajemen yang tertata dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan.

Mengahapi tahun politik 2019, dia menegaskan kepada seluruh prajurit jajaran Kodam IV Diponegoro untuk memegang teguh netralitas dan tidak memberikan dukungan kepada kontestan Pilpres maupun Pilleg.

"Kodam IV juga siap membackup Polri dalam tugas perbantuan menjaga ketertiban dan keamanan," kata Effendi.

Menurut Effendi, upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan memberi dampak positif sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI.

"Hal itu harus diwujudkan baik perorangan maupun kesatuan, sesuai tema Operasi Gaktib Tahun 2019 yaitu dengan Operasi Gaktib TA 2019, Polisi Militer berkomitmen meningkatkan disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit dalam mendukung Tupok TNI guna mewujudkan Bersama rakyat TNI kuat," jelas dia.

Operasi Penegakan Disiplin dan Operasi Yustisi yang digelar diharapkan bisa mendorong tercipta dan terjaganya komitmen TNI yang netral dalam kegiatan politik akbar ini, baik institusi, satuan, maupun individu.

Effendi menyebut, TNI berkomitmen dan memastikan kegiatan pesta demokrasi dapat terlaksana aman dan sukses.

"Saya tegaskan seluruh prajurit TNI agar bersikap netral dan tidak terseret ke arah dunia politik," tambahnya.

Dia berharap, seluruh petugas Polisi Militer memiliki kesamaan persepsi dalam melaksanakan tugas dilapangan, baik dengan sesama polisi militer angkatan maupun dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Selain itu, tetap berpedoman pada kebijakan pimpinan TNI sehingga mampu menghindari kesalahpahaman.

"Prajurit TNI harus bisa menjadi contoh baik dan teladan bagi masyarakat di lingkungannya."

"Pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI cenderung akan dicontoh oleh masyarakat umum," tandasnya. (*)

Penulis: muh radlis
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved