Pengacara Mantan Karyawan Bank Jateng Sebut Ada Pergeseran Replik JPU dengan Tuntutannya

Penasehat hukum mantan karyawan Bank Jateng Pekalongan, Moh Fredian Husni menilai adanya pergeseran antara argumentasi replik JPU dengan tuntutannya.

Pengacara Mantan Karyawan Bank Jateng Sebut Ada Pergeseran Replik JPU dengan Tuntutannya
TRIBUN JATENG/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Terdakwa sekaligus mantan karyawan Bank Jateng Kota Pekalongan, Moh Fredian Husni 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penasehat hukum, terdakwa sekaligus mantan karyawan Bank Jateng Kota Pekalongan, Moh Fredian Husni menilai adanya pergeseran antara argumentasi replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan.

Penasehat Hukum terdakwa, Mohammad Dasuki, dalam tanggapan JPU pada prinsipnya tetap berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 199 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.\

Pihaknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer.

"JPY menganggap terdakwa melawan hukum karena telah melanggar standar operasional prosedur (SOP) dan disiplin pegawai yang berlaku pada Bank Jateng," ujarnya saat membacakan duplik terdakwa di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (12/2/2019).

Sepasang Kekasih Ini Tega Bunuh Bayinya yang Baru Lahir Karena Tak Berani Mengaku ke Orangtua

Dirinya menilai hal tersebut berbeda dengan tuntutan JPU yang mendasar paa pelanggaran surat keputusan Direksi PT BPD Jateng.

JPU berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tercela, melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, dan bertentangan dengan rasa keadilan.

"Antara argumentasi dalam surat tuntutan dan surat tanggapan tampak bahwa JPU yang semula dalam surat tuntutan menganalisa unsur secara melawan hukum dengan mencoba menggunakan prespektif melawan hukum dalam arti formil, namun dalam replik bergerser dengan menggunakan prespektif melawan hukum dalam arti materiil," jelasnya.

Dirinya menilai SOP dan keputusan direksi Bank Jateng bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

Namun hanya merupakan jenis peraturan perusahaan yang bersifat dan berlaku internal pada Bank Jateng sebagai badan hukum Privat.

"Pergeseran argumentasi JPU dalam surat tuntutan yang tidak sama dengan argumentasi replik menunjukkan JPU pada dasarnya tidak cukup yakin mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer," tuturnya.

Halaman
123
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved