BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santuan ke Ahli Waris di Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda beserta KCP Kendal, memberikan santunan kepada ahli waris almarhum Riyono selaku perangkat Desa Cacaban.

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santuan ke Ahli Waris di Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
TRIBUN JATENG/DESTA LEILA KARTIKA
Penyerahan Santunan secara simbolis kepada ahli waris, beberapa waktu lalu oleh BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Desta Leila Kartika

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda beserta KCP Kendal, memberikan santunan kepada ahli waris almarhum Riyono selaku perangkat Desa Cacaban, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Santuan yang diserahkan kepada Juwartiyah di GOR Bahurekso Kabupaten kendal, Jawa Tengah dalam rangka memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2019.

Pada kegiatan ini, BPJS TK menyerahkan tiga manfaat program yang salah satunya di terima ahli waris almarhum, Riyono, karena telah menjadi peserta BPJS TK Sejak November 2017 sampai Juni 2018.

Meski delapan bulan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, tapi anggota telah menerima manfaat yang didapat sangat besar.

Dua orang penerima manfaat lainnya adalah almarhum Eko Widodoningsih, dari perusahaan PT Kayu Lapis Indonesia, dan almarhum Ikvina Lailatul Qodriyah dari perusahaan PT Sari Tembakau Harum.

Tak Hanya Kesehatan, Tahun Ini Perangkat Desa di Sragen Juga Peroleh Jaminan Ketenagakerjaan

Santunan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama BPJS TK Semarang Pemuda, Suwilwan Rachmat, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran BPU, Noviana Kartika Setyaningtyas, dan Kepala Kantor Cabang Perintis Kendal, Yunan Shahada.

Mengusung tema 'Wujudkan Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional', BPJS Ketenagakerjaan mencoba berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran pekerja, akan pentingnya perilaku selamat dalam bekerja melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan.

"Perlindungan jaminan sosial itu kebutuhkan semua pekerja di Indonesia, tanpa memandang ruang lingkup pekerjaan seperti di kantoran, pabrik, perangkat desa, tukang ojek online, sampai pengurus RT butuh perlindungan, karena setiap pekerjaan pasti ada risikonya," ujar Yunan, pada Tribunjateng.com, Rabu (13/2/2019).

Menurut Yunan, PPPK yang baru dibentuk dari PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Halaman
12
Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved