Dekan FISIP UIN Walisongo: Tren Jadikan Masjid sebagai Arena Politik Praktis Itu Kemunduran Bangsa

Kalau mau Jumatan ya Jumatan saja. Mau ada imbauan atau tidak, jamaah Jumat Masjid Agung Semarang pasti penu

Dekan FISIP UIN Walisongo: Tren Jadikan Masjid sebagai Arena Politik Praktis Itu Kemunduran Bangsa
Tribun Jateng/Saiful Ma'sum
Suasana Jateng Bersholawat Selasa (16/10/2018) di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - "Kalau mau Jumatan ya Jumatan saja. Mau ada imbauan atau tidak, jamaah Jumat Masjid Agung Semarang pasti penuh. Kalau memang niatnya hanya mau Jumatan, alami saja, tak usah digembar-gemborkan. Masyarakat senang yang alami," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Dr. Muhyar Fanani, kepada Tribun Jateng, Kamis (14/2).

Pernyataan Muhyar menanggapi polemik rencana salat Jumat calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Masjid Agung Kauman, pada 15 Februari 2019. ‎

"Tokoh seperti beliau pasti punya penggemar tersendiri, kalau pure mau jumatan, tinggal datang saja, tak usah diumum-umumkan, pasti akan ada saja yang menyalami. Lha wong salaman di masjid itu kan hal lumrah," sambung Muhyar.

Disampaikan, ia sepakat untuk tidak menjadikan masjid sebagai 'alat politik praktis'. Menurutnya, masjid adalah tempat membicarakan dan menanamkan keluhuran-keluhuran kepada para jamaah.

Bukan ajang menggalang suara untuk kepentingan kekuasaan.

"Menjadikan masjid untuk penggalangan massa, demi politik praktis kekuasaan, itu lebih banyak mahdlaratnya daripada manfaatnya," terangnya.

Karena itu, ia mengatakan, Walisongo saja menjauhkan masjid dari praktik politik praktis. Menurutnya, politik praktis berbeda dengan filsafat politik, yang memperbincang kebaikan-kebaikan bersama.

"Lha kok sekarang abad 21 malah menjadikan masjid sebagai arena politik praktis berebut kekuasaan. Tren ‎menjadikan masjid sebagai arena politik praktis itu adalah kemunduran bangsa. Praktik politik praktis di masjid akan menghadirkan perdebatan tak kunjung usai," tandasnya.

Diuraikan, politik praktis adalah tentang bagaimana merebut atau memperoleh kekuasaan. Sementara, filsafat politik, berbicara bagaimana seharusnya kekuasaan itu dikelola, bagaimana menciptakan konsensus dan kebaikan bersama, kemajuan umat, dan lainnya.

"Itu kan hal-hal yang public good, boleh dibicarakan dan dilakukan di masjid. ‎Kebaikan kan tak mengenal kelas maupun ras, semua bisa menerima kebaikan," urainya.

Ia menilai, rencana salat Jumat calon presiden nomor 02 yang diumumkan melalui poster dan lainnya, itu merupakan praktik kampanye terselubung. Menurut dia, masyarakat sudah semakin cerdas dalam menilai, apakah sesuatu itu murni atau ada maksud tersembuyi di baliknya.

"Meski sebagian masyarakat mungkin diam, tapi sebenarnya mereka sedang menimbang-nimbang dan menilai. Ini tahun politik, jadilah pemilih cerdas, yang menggunakan akal sehat dan nurani. Jadi, patuhi saja rambu-rambu kampanye yang telah ditetapkan dan diatur," katanya.

Meski demikian, ia berharap takmir Masjid Agung Semarang juga arif dalam menyikapi hal ini. Jangan menimbulkan kesan bahwa ada penolakan karena pengurus masjid tak netral, serta memihak calon presiden lainnya.

"Masjid tetap harus dijaga netralitasnya, dijauhkan dari praktik yang menjadikan tempat suci itu sebagai arena politik praktis," pungkasnya. (*)‎

Penulis: yayan isro roziki
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved