BPJS Kesehatan Sebut Masih Banyak Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap Belum Jadi Peserta JKN

Prinsip kepesertaan wajib dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta JKN.

BPJS Kesehatan Sebut Masih Banyak Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap Belum Jadi Peserta JKN
Istimewa
Sosialisasi JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan, berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Demak, Jumat (15/2/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Prinsip kepesertaan wajib dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial.

Namun hingga saat ini masih banyak terdapat tenaga sukarelawan atau honorer yang bekerja di puskesmas, sekolah (pendidik honorer, swasta dan madrasah) yang belum terdaftar kepesertaan JKN.

Pemerintah Kabupaten Demak telah mengeluakan Instruksi Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2018, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Proram Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Demak, sebagai dukungan Pemerintah Daerah untuk didaftarkannya seluruh warganya dalam program JKN.

Menindaklanjuti hal tersebut, BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Demak, giat mengadakan koordinasi dan sosialisasi.

BPJS Kesehatan Punya Peraturan Baru, Simak Baik-baik Agar Status Pasien BPJS Anda Tidak Gugur!

BPJS Kesehatan Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, menggelar sosialisasi kepada Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak.

"Tercatat sampai dengan 31 Desember 2018 Dinas Pendidikan Demak telah mendaftarkan 825 pegawai yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di Sekolah Dasar, dan per 1 Januari 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Demak menuju ketahap pendaftaran ke pekrja di lingkungan SMP," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak, Drs. Subkhan, MM, pada Tribunjateng.com, Jumat (15/2/2019).

Adapun pihaknya sangat mendukung program JKN ini, maka mereka wajib mentaati aturan yang telah ditetapkan untuk Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap, beban iuran BPJS Kesehatan 3% akan dibayar pemerintah daerah dan 2% menjadi tanggungan dari Pekerja.

Subkhan menambahkan, ini semua sejatinya telah ditegaskan dalam Instruksi Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Program JKN, maka dari itu harus ditindaklanjuti.

"Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional ini sangat perlu, dalam keikutsertaan program ini kami akan mendapat tiga hal sekaligus yaitu pertama, protection anda sekeluarga akan terlindungi apabila sakit, kedua, anda yang sehat dapat membantu yang sakit jika tetap sehat dari iuran yang telah dibayarkan, ketiga anda taat terhadap kewajiban sebagai warga negara," tandasnya. (dta)

Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: suharno
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved