Berani Edarkan Uang Palsu di Salatiga Bakal 'Disikat' Tim Satgas Anti Upal Polres Salatiga

Mengantisipasi peredaran mata uang palsu (upal) di wilayah hukumnya, Kapolres Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono membentuk tim Satgas Anti Upal.

Berani Edarkan Uang Palsu di Salatiga Bakal 'Disikat' Tim Satgas Anti Upal Polres Salatiga
TRIBUN JATENG/M NAFIUL HARIS
Kapolres Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono didampingi Kapolsek Argomulyo AKP Much Zazid meninjau Gudang Logistik Kantor KPU Salatiga, Senin (18/2/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Mengantisipasi peredaran mata uang palsu (upal) di wilayah hukumnya, Kapolres Salatiga AKBP Gatot Hendro Hartono membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus.

Terlebih, tak jarang para pelaku memanfaatkan momentum penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) untuk mengedarkan upal itu.

AKBP Gatot Hendro mengatakan, tim satgas yang dibentuk itu ada 5 anggota dan dipimpin Kasatreskrim Polres Salatiga AKP Suharto.

"Kami melihatnya sebagai tindak kriminal murni terlepas adanya penggunaan uang politik saat pemilu. Meski belum ada temuan maupun laporan, kami tetap bersiaga dan coba antisipasi lebih dini," ucapnya kepada Tribunjateng.com, Senin (18/2/2019).

Menurut Kapolres, selain membentuk Satgas Anti Upal Polres Salatiga, petugas Bhabinkamtibmas juga diminta giat bersosialisasi kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam bertransaksi.

Dikatakan Kapolres, diharap lebih detail melihat uang manakala melakukan transaksi terutama yang memiliki usaha pertokoan maupun lainnya.

"Seperti melihat, meraba, dan menerawang, termasuk memerhatikan hologram yang ada serta watermark atau tanda air di uang asli," katanya.

Sebelumnya Polres Temanggung berhasil menggagalkan upaya peredaran uang palsu mencapai Rp 50 Juta dan menangkap 2 pelaku.

Ahmad Saefudin (35) dan Sungkono (61), ditangkap karena diduga menyimpan dan hendak mengedarkan uang palsu sebanyak 500 lembar pecahan nominal Rp 100 ribu.

Gatot menegaskan, terhadap pelaku pemalsuan uang dapat dijerat Pasal 36 Ayat 2 juncto Pasal 26 Ayat 2 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Ancaman hukuman selama-lamanya 10 tahun dan denda paling tinggi Rp 10 miliar," jelasnya. (M Nafiul Haris)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved