Rawan Masalah Hukum, Bapermades Batang Tingkatkan Kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan APBDes

Pemerintah saat ini masih memfokuskan program pembangunan desa denggan penggelontoran anggaran Dana Desa yang cukup tinggi.

Rawan Masalah Hukum, Bapermades Batang Tingkatkan Kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan APBDes
Istimewa
Plt. Kepala Bapermades (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG-Pemerintah saat ini masih memfokuskan program pembangunan desa denggan penggelontoran anggaran Dana Desa yang cukup tinggi.

Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk membangun infrastruktur desa, peningkatan kesejahteraan serta peningkatan kualitas SDM yang berada di desa.

Namun, tingginya anggaran pembangunan desa belum dibarengi dengan peningkatan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi.

Hasilnya, banyak pembangunan di desa kerap kali mengalami keterlamabatan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ).

"Ini harus ada bimbingan teknis bagi perangkat desa, dan harus ada inovasi sistem APBDes Serentak agar pembanguanan desa bisa berjalan lancar dan tidak meninggalkan permaslahan hukum," tutur Plt. Kepala Bapermades (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata saat ditemui di Kantornya Kamis (28/2/2019).

Oleh karena itu, Bapermades Kabupaten Batang menjalin kerjasama dengan penegak hukum untuk melakukan pencegahan korupsi, seperti penyalah gunaan dana desa, bantuan keuangan provinsi, dana aspirasi dewan yang nilainya cukup besar mencapai Rp 2 Miliar perdesa.

" Tidak hanya penegakan hukum saja, Bapermades juga memberikan bimbingan dan pelatihan sistem keuangan desa berbasis teknologi bagi perangkat desa, yang narasumbernya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelasnya.

Dengan berbasis teknologi informasi maka setiap desa harus terkoneksi dengan jaringan internet.

Untuk mensukseskan program APBDes Serentak Desa berbasis IT pihaknya juga sudah bekerja sama dengan layanan jasa jaringan internet (Indosat).

" Saya menginginkan desa bukan menjadi objek tapi menjadi subjek, karena menurut Undang - Undang Desa No. 6 tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa sama kedudukanya dengan pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten," terangnya.

Menurutnya. desa harus diberdayakan dengan membangun sistem regulasi dan aturan hukum bagaimana penyusunan APBDes yang normatif dan ada dasar - dasarnya.

Pembangunan Sumber Daya Manusia juga harus dilatih dan dibimbing agar tahu proses perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

" Kalau sistem dan Sumber Daya Manusia sudah dibangun, maka desa akan lebih sejahtera dan desa akan lebih maju," pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved