Wali Kota Tegal Berdiskusi dengan Bupati Karanganyar Terkait Kebijakan Penggunaan Anggaran

Wali Kota Tegal Nursholeh bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melaksanakan studi banding ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Wali Kota Tegal Berdiskusi dengan Bupati Karanganyar Terkait Kebijakan Penggunaan Anggaran
Istimewa
Wali Kota Tegal Nursholeh (kiri) saat berdiskusi dengan Bupati Karanganyar Juliyatmono di ruang pertemuan Pemkab Karanganyar, Jumat (1/3/2019). 

TRIBUNJATENG.COM - Wali Kota Tegal Nursholeh bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melaksanakan studi banding ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2019).

Kunjungan ini untuk melakukan studi banding terkait penggunaan anggaran untuk pengadaan barang atau jasa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar.

Dalam studi banding tersebut, wali kota dan rombongan diterima langsung oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono, Wakil Bupati Karanganyar, Rober Cristanto dan jajaran terkait yang ikut serta mendampingi pertemuan yang diadakan di ruang pertemuan Pemkab Karanganyar.

Mengawali pertemuan, Juliyatmono menyampaikan Kabupaten Karanganyar menjadi satu-satunya kabupaten di Soloraya yang pernah menerima penghargaan tertinggi juara 2 dan 3 penyelenggaraan pemerintah daerah.

Wali Kota Tegal Resmikan UPTD Metrologi Legal di Bawah Naungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Terkait adanya keragu-raguan ASN dalam pengadaan barang dan jasa, dirinya menyampaikan bahwa dalam bekerja dan memberikan pengarahan biasanya kita besarkan moral mereka, lakukan pendampingan dan selalu mengkomunikasikan bersama aparat penegak hukum.

"Saya sampaikan bahwa pegawai yang berada dalam kepemimpinannya dalam setiap bekerja, mereka tidak mempunyai niat yang tidak baik, artinya mereka bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan kami juga tidak pernah melakukan intervensi," ucapnya.

Juliyatmono juga menambahkan selalu fokus pada back up secara kelembagaan supaya ada keberanian dari para pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa mengingat risiko yang besar dari apa yang dikerjakan oleh para PPK.

"Termasuk juga dengan menambah kesejahteraan mereka, karena kita juga tahu mereka sering juga lembur untuk memastikan pekerjaan mereka selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan," imbuhnya.

Bupati-Wakil Bupati Karanganyar Menari Tor-Tor Dalam Acara Gelar Budaya Nusantara

Di sisi lain, Wali Kota Tegal Nursholeh menyatakan banyak mendapat ilmu dari studi banding yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar.

"Semoga studi banding yang kita lakukan di sini, ilmunya bisa kita serap dan terapkan di Kota Tegal, karena memang membutuhkan keberanian dalam melaksanakannya," ucap Nursholeh.

Acara yang dikemas dalam diskusi ini di antaranya membahas seberapa banyak Pejabat Eselon 3 yang memiliki dan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, tugas tugas yang harus dilakukan saat bertindak sebagai PPK.

Lalu berapa banyak OPD yang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Apakah PPK sudah melaksanakan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal pengisian RUP dan pencatatan data kontraktual untuk pengadaan langsung pada SPSE 4.3 sebagaimana diamanatkan Perpes No. 16 tahun 2018, bagaimana mekanisme penunjukan pejabat teknis /tim teknis beserta tugas tanggung jawab dan pemberian honorariumnya. (*)

Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved