Wali Kota Tegal Resmikan UPTD Metrologi Legal di Bawah Naungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Wali Kota Tegal Nursholeh meresmikan UPTD Metrologi Legal di bawah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal.

Wali Kota Tegal Resmikan UPTD Metrologi Legal di Bawah Naungan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Wali Kota Tegal M Nursholeh saat meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pemkot Tegal saat ini memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal.

Wali Kota Tegal Nursholeh secara langsung meresmikan UPTD Metrologi Legal, Kamis (28/2/2019) lalu.

UPTD Metrologi yang berkantor di jalan Kolonel Sugiono Nomor 23, Kecamatan Tegal Barat itu sebelumnya merupakan Balai Metrologi Provinsi Jawa Tengah.

Kini, kantor tersebut dilimpahkan ke Pemkot Tegal dan berada di bawah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal.

Nursholeh menyampaikan bahwa Keberadaan UPTD Metrologi ini harus mampu melindungi konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam pemakaian alat ukur takar timbang.

BPS Jawa Tengah: Kota Tegal Deflasi Paling Tinggi Sepanjang Februari 2019, Capai 0,44 Persen

Wali kota juga menyampaikan, keberadaan UPTD Metrologi untuk melindungi konsumen dari berbagai modus kecurangan alat ukur yang dimiliki pedagang.

"UPTD Metrologi Legal kita harapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," kata Nursholeh kepada Tribunjateng.com.

Semenrara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal, Khaerul Huda menyampaikan, saat ini UPTD Metrologi sudah bisa melakukan pelayanan metrologi legal di Kota Tegal.

Di antaranya, tambah Khaerul, melaksanakan kegiatan tera, timbangan umum, takaran bahan bakar minyak di SPBU, Tangki BBM, dan sampai argo taxi.

"Sehingga masyarakat atau konsumen mendapatkan perlindungan melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran," ujarnya, Sabtu (2/3/2019).

Khaerul berharap, khususnya kepada lurah dan camat untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat, akan pentingnya tera ulang.

Utamanya, bagi para pedagang atau produsen agar menera alat ukurnya sesuai dengan masa teranya.

Selain hal tersebut, Khaerul juga menyampaikan masyarakat juga harus sadar terkait urusan timbangan apabila masa teranya telah habis, untuk segera menera ulang.

"hal tersebut untuk menjaga jaminan kebenaran pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur standart, satuan metode pengukuran alat ukur takar timbang dan perlengkapannya," jelas Khaerul. (Tribun Jateng/gum)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved