Sengketa Pilkades Sidaharja Sejak 2017 Belum Rampung, Kadispermades Kabupaten Tegal Beberkan Ini

Masalah sengketa hasil Pilkades Serentak Gelombang I Kabupaten Tegal 2017 di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tak kunjung rampung.

Sengketa Pilkades Sidaharja Sejak 2017 Belum Rampung, Kadispermades Kabupaten Tegal Beberkan Ini
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Kala Bupati Tegal Umi Azizah kembali melantik Kades Tembokluwung Sugi Pranoto dan Kades Semboja Untung Basuki yang terpilih pada Pilkades Serentak Gelombang I Tahun 2017. Pelantikan itu dilakukan pada Rabu (27/2/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Permasalahan sengketa hasil Pilkades Serentak Gelombang I Kabupaten Tegal pada 2017 di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tak kunjung rampung hingga saat ini.

Padahal, dua desa lainnya Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang dan Desa Tembokluwung Kecamatan Adiwerna yang sama-sama mengalami permasalahan sengketa itu sudah rampung dibahas.

Bahkan, Kades Tembokluwung Sugi Pranoto dan Kades Semboja Untung Basuki yang terpilih pada Pilkades Serentak 2017, kembali dilantik Bupati Tegal Umi Azizah pada Rabu (27/2/2019) di ruang rapat pribadinya.

Pelantikan dua kades tersebut pun terlampir dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Tegal bernomor 141/289 Tahun 2019 tentang Pembahasan Kembali Hasil Pilkades Desa Semboja dan Tembokluwung pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Seperti diketahui, tiga desa tersebut mengalami sengketa hasil pilkades dan berlanjut ke meja persidangan di PTUN Semarang.

Dalam hasil sidang itu, PTUN mengabulkan permohonan penggugat supaya Bupati Tegal mencabut SK Pengangkatan Kepala Desa (Kades) Terpilih Tahun 2017 di tiga desa tersebut.

Namun, hasil putusan PTUN Semarang itu selebihnya harus ditindaklanjuti dan bahkan dilimpahkan kepada Bupati Tegal Umi Azizah.

"Intinya, sengketa itu terjadi pada proses coblosan surat suara yang tidak prosedural. Ketua panitia tidak meminta pertimbangan dan masukan BPD, saksi calon, dan perangkat lain. Padahal, di lapangan tetap diminta, hanya saja tidak ada hitam di atas putih (surat) sehingga PTUN mempertanyakan itu," papar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal, Prasetiawan kepada Tribunjateng.com, Selasa (5/3/2019).

Menurut dia, dalam Peraturan Bupati (Perbup), panitia tidak diminta wajib membuat surat hasil masukan dan pertimbangan dari perangkat pilkades lainnya.

Sehingga, Perbup itu menjadi dasar bagi ketua panitia melaksanakan tugas, termasuk menjalankan prosedur terkait hasil coblosan surat suara pilkades.

Lebih lanjut, pihaknya pun telah melakukan verifikasi kembali dan hasil jumlah surat suaranya tetap dimenangkan oleh Sugi Pranoto sebagai Kades Tembokluwung terpilih serta Untung Basuki, Kades Semboja terpilih.

"Untuk yang Desa Sidaharja, kami tidak bisa berbicara banyak. Sebab, situasinya belum kondusif. Ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam terkait permasalaham hukum sehingga kasus di sana belum bisa ditindaklanjuti," cetus Prasetiawan.

Dalam hal ini, dia menyimpulkan perlu dipertajam kembali landasan hukum dan bukti-bukti yang terjadi di Desa Sidaharja.

Hal itu dilakukan sebagai bahan untuk mengambil tindakan yang sepenuhnya kewenangan ada di tangan Bupati Tegal.

"Intinya, perlu dipertajam lagi. Staf kami punya tugas untuk memberi kajian dan penelitian kepada Bupati supaya beliau bisa memutuskan sesuatu," ujar dia. (Akhtur Gumilang)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved