Indonesia Disebut Kurang Pakar Hukum Internasional Bidang Perbatasan Negara

"Mahasiswa banyak yang memilih lari ke hukum pidana dan perdata, untuk hukum internasional ada tapi sedikit sekali," ujarnya

Indonesia Disebut Kurang Pakar Hukum Internasional Bidang Perbatasan Negara
Tribunjateng.com/Akbar Hari Mukti
Rektor Yos Johan Utama mengukuhkan Eddy Pratomo jadi Guru Besar dosen tak tetap Undip, Sabtu (9/3/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Indonesia merupakan negara kepulauan. Maka Indonesia memiliki pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga. Misalnya adalah Malaysia, Singapura, serta Timor-timur.

Masalah batas laut adalah pemasalahan kompleks. Tetapi Indonesia disebut masih kekurangan pakar hukum internasional di bidang hukum laut dan batas antar negara.

Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Yos Johan Utama menjelaskan pakar hukum internasinal dalam bidang batas laut atau maritim adalah hal penting bagi kedauatan bangsa dan negara.

"Pakar hukum ini penting. Kelemahan kita di situ, sedikit sekali pakar hukum internasional yang mau mendalami hukum laut atau masalah kemaritiman," paparnya, Sabtu (9/3/2019).

Menurutnya banyak negara kecil memiliki kedaulatan sebab paham dan menjaga batas maritim negaranya. Jika terjadi suatu masalah tentang batas laut, mereka siap mempertahankan dengan membawanya ke persidangan internasional.

"Mahasiswa banyak yang memilih lari ke hukum pidana dan perdata, untuk hukum internasional ada tapi sedikit sekali," ujarnya.

Ahli hukum internasional bidang kemaritiman atau kelautan, Prof. Eddy Pratomo mencontohkan pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia pada tahun 2002 setelah diputuskan oleh mahkamah internasional. Menurutnya Indonesia memang tak pernah memilikinya.

Karena mereka tak pernah bisa membuktikan secara hukum kalau pernah mengelolanya.

"Tahun 1960 atau pada deklarasi Juanda nama dua pulau ini tidak ada sebagai milik Indonesia. Maka dimiliki Malaysia karena Inggris pernah ke sana tahun 1917," papar dia.

Permasalahan batas laut dengan negara tetangga pun belum bisa terselesaikan.

Pada tahun 2015 lalu, Eddy diutus presiden Joko Widodo menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia guna mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.

Ia memaparkan sejauh ini Indonesia dan Malaysia masih menyelesaikan batas maritim di lima segmen.

"Di antaranya Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura bagian Timur, Selat Malaka bagian Selatan, dan Selat Malaka," kata dia. (Ahm)

Penulis: akbar hari mukti
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved