Pemkot Tegal Studi Tiru Masalah Trantib ke Satpol PP Kota Palembang

Pemerintah Kota Tegal melaksanakan studi tiru ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantib) di Pemerintah Kota Palembang, Senin (11/3)

Pemkot Tegal Studi Tiru Masalah Trantib ke Satpol PP Kota Palembang
ISTIMEWA
Pemerintah Kota Tegal melaksanakan studi tiru ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantib) di Pemerintah Kota Palembang, Senin (11/3) 

TRIBUNJATENG.COM, PALEMBANG – Pemerintah Kota Tegal melaksanakan studi tiru ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantib) di Pemerintah Kota Palembang, Senin (11/3).

Studi tiru tersebut sebagai upaya menambah wawasan dan khasanah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota (Rapelwal) Kota Tegal setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2018.

“Raperwal trantib disusun sebagai pedoman pelaksanaan Perda Trantibum di lapangan khususnya bagi para pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan orientasi lapangan ke kabupaten/kota yang sudah menyusun Perda dan Perwal tentang Tratibum,” ungkap Kepala Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tegal Drs. Joko Sukur Baharudin yang mendampingi Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh, M.MP.d saat berada di Rumah Dinas Walikota Palembang.

Walikota Tegal, Kasatpol PP Kota Tegal dan OPD terkait diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs. H. Harobin Mustofa yang mewakili Walikota Palembang H. Harnojoyo, S.Sos dan didampingi Asisten I Drs. K. Sulaiman Amin, Kasatpol PP Kota Palembang Drs Alex Ferdinandus, M.Si, Kepala Dinas PUPR Ir. H. Ahmad Bastari dan Kadishub Kota Palembang Kurniawan AP, M.Si bersama jajaran Pemerintah Kota Palembang.

Joko menyebut pertimbangan melaksanakan studi tiru di Kota Palembang dengan pertimbangan sudah memiliki Perda Trantib, memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Trantib, sudah melakukan sidang tipiring di tempat, telah menerapkan pasal-pasal dalam Perda termasuk tindakan tipiring dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang dan mendukung terselenggaranya fungsi penegakkan Perda dan Trantibum.

Selain itu, Kota Palembang telah memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memadai sebagai aparat penegakan pelanggaran Perda.

Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh, M.MP.d mengatakan dengan disusunnya Perwal sesuai yang diharapkan, maka nantinya pelaksanaan Perda Trantib di Kota Tegal dapat berjalan dengan baik.

“Diharapkan Satpol PP dan OPD terkait tidak lagi gamang dalam melaksanakan kewenangannya sehingga tidak ada lagi kekurangpedulian terhadap urusan trantibum,” ujar Walikota yang akrab disapa Kang Nur itu.

Ditambahkan Nursholeh, dengan adanya Perwal nantinya telah jelas acuan, pedoman, dan standar yang jelas bagi OPD dalam bekerja.

“Selain itu, pekerjaan yang dilaksanakan dapat mudah diukur tingkat keberhasilannya serta kuatnya ikatan koordinasi dan fungsional antar Satpol PP di semua tingkatan,” jelas Nursholeh.

Halaman
12
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved