Polres Tegal Deklarasikan Zona Integritas Wilayah Bersih dari Pungli dan Korupsi

Demi meningkatkan mutu pelayanan, Polres Tegal mencanangkan dan menandatangani deklarasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Polres Tegal Deklarasikan Zona Integritas Wilayah Bersih dari Pungli dan Korupsi
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Pencanangan dan deklarasi zona integritas untuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Polres Tegal, Selasa (12/3/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Demi meningkatkan mutu pelayanan, Polres Tegal mencanangkan dan menandatangani deklarasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Selasa (12/3/2019) ini.

Polres Tegal merupakan institusi kelima di Kabupaten Tegal setelah Kodim 0712/Tegal, Kejari Slawi, Pengadilan Negeri (PN) Slawi, dan Pengadilan Agama (PA) Slawi yang telah berkomitmen menuju wilayah bersih pungli dan bebas dari korupsi.

Penandatanganan zona integritas ini langsung dilakukan oleh Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto di hadapan Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie dan jajaran Forkopimda lainnya.

Selain di hadapan jajaran Forkopimda, penandatanganan komitmen menuju zona integritas dilakukan oleh seluruh Kapolsek di 18 kecamatan, Kabupaten Tegal.

"Kita jadi institusi kelima yang berkomitmen WBK di Kabupaten Tegal. Semoga Pemkab Tegal bisa segera menyusul untuk zona integritas," kata Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto kepada Tribunjateng.com, di ruangan Aula Mapolres Tegal, Selasa (12/3/2019).

Ciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi, Kapolres Demak Tandatangani Zona Integritas

Setelah penandatanganan WBK, dia menyebut bakal ada tantangan baru yang harus disikapi pihaknya dalam melayani warga Kabupaten Tegal.

Utamanya, tambah Kapolres, pembenahan pada penataan di bidang pelayanan publik yang bersih bebas pungli, baik di layanan SKCK, SIM, maupun tanggap cepat aduan laporan dari masyarakat.

Namun, Dwi mangaku ada satu kendala yang membuat pihaknya harus berfikir lebih demi memberikan pelayanan bermutu dan terpercaya.

"Ada satu kendala yakni di ruang pelayanan. Tanah Polres Tegal ini, arsipnya punya tanah milik TNI. Kita tidak bisa seenak-enaknya melakukan design. Namun, tentu ini tidak boleh menjadi penghambat," ujar Dwi.

Dalam hal ini, dia juga akan selalu terbuka dengan kritik-kritik dari masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved