Ada Slank, Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Tolak Hadiri Apel Kebangsaan di Semarang

PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah tolak hadir apel kebangsaan yang diselenggarakan di lapangan Simpang Lima Semarang.

Ada Slank, Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Tolak Hadiri Apel Kebangsaan di Semarang
Tribunjateng.com/Faizal Affan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bimbim, Ridho, dan Ivanka Slank berfoto bersama usai memberikan penjelasan kepada awak media tentang persiapan penampilan mereka di Apel Kebangsaan, di resto Kampung Laut, Sabtu (16/3) siang. Bimbim menjelaskan ingin menebarkan virus perdamaian melalui lagu di album ke 22-nya. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Rahdyan Trijoko Pamungkas

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah tolak hadir apel kebangsaan yang diselenggarakan di lapangan Simpang Lima Semarang.

Ketua PW Pemuda Muhammadyah Jawa Tengah Zainudin Ahpandi mengatakan masyarakat Jawa Tengah terhenyak adanya kabar anggaran Rp 18 miliar dialokasikan untuk kegiatan Apel Kebangsaan. Hal tersebut menjadi viral di sosial media.

"Rakyat Indonesia jadi tahu begitu luar biasanya nilai Rp 18 miliar untuk perhelatan akbar sekitar 6 jam dimana akan dimulai dari pukul 06.00 hingga 18.00," ujarnya dari rilis yang diterima Tribun Jateng, Sabtu (16/3/2019).

Menurutnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim kegiatan sudah sesuai prosedur dan akan menghadirkan 130 ribu massa dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah.

"Perwakilan tiap Kabupaten konon juga sudah di organisir baik dari segi transportasi maupun makannya," tuturnya.

Dirinya menilai acara akan berlangsung dengan beberapa agenda pembicaraan yang sudah disiapkan. Termasuk juga grup band Slank yang merupakan pendukung dari Capres 01 dengan membawakan single terbarunya berjudul bareng Jokowi.

"Pentolan Slank secara nyata menyatakan dukungan pada capres 01 untuk kembali 2 periode," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menyatakan sikap menolak untuk hadir dalam apel kebangsaan, yang urgensinya hanya menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dirinya meminta Bawaslu Jawa Tengah untuk mengawasi jalannya Apel Kebangsaan karena terindikasi sebagai kampanye terselubung.

"Kami juga mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk tidak dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok, dan meminta KPK untuk menerjunkan tim mengawasi dan memeriksa anggaran Rp 18 miliar," ucapnya.(*)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved