UPPD Demak Gandeng Kepala Desa Untuk Menangani Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Demak bakal melibatkan pemerintah desa dalam penanganan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor.

UPPD Demak Gandeng Kepala Desa Untuk Menangani Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Tribunjateng/Alaqsha Gilang Imantara
Salah seorang perangkat desa mendapat hadiah saat sosialisasi Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Aula Kecamatan Mijen, Demak, Senin (18/3/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Demak Retno Pantja Indah Wijani mengatakan melibatkan pemerintah desa dalam penanganan wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak.

"Melalui pelibatan mereka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga pendapatan asli daerah pun bertambah," ujarnya di sela-sela sosialisasi Penanganan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (door to door) di Aula Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Senin (18/3/2019).

Diakuinya, pendapatan asli daerah Pemprov Jateng yang diperlukan menunjang pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pajak kendaraan bermotor.

"Sekitar 80 persen PAD Provinsi Jateng itu bersumber dari perolehan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dari perolehan itu 30 persennya dikembalikan ke kabupaten/kota," tuturnya.

Kronologi Pemuda Unboxing Motor Beat di Kaltara yang Viral, Terkena Operasi Kepatuhan Pajak

Tahun ini pihaknya menargetkan pendapatan sebesar Rp 107 miliar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Rp 121 miliar dari BBNKB. Untuk memperoleh pajak sesuai target telah dilakukan sejumlah upaya berupa mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Di antaranya melalui Samsat Online Paten, Samsat Keliling, Samsat CFD dan Samsat Malam.

"Juga terdapat Samsat Sakpole atau sistem administraai kendaraan pajak online yang berbasis android dan bisa diakses di mana pun," terangnya.

Dikatakannya, berbagai terobosan tersebut telah mampu menunjang peningkatan kesadaran pajak, tetapi masih terdapat wajib pajak yang menunggak.

Pihaknya memandang perlu dukungan kepala desa bersama perangkat desa untuk mengoptimalkan perolehan pajak, karena keterbatasan personel UPPD.

"Terlebih mereka merupakan aparat lini terdepan yang mengetahui masyarakat di wilayahnya masing-masing,"imbuhnya.

Kasi Retribusi dan Tunggakan pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Demak, Tyas Utami menuturkan, tunggakan pajak kendaraan masih tergolong tinggi.

"Di wilayah Kecamatan Mijen, jumlah kendaraan roda dua menunggak pajak sebanyak 12.587 dengan nilai kewajiban pajak sebesar Rp 5,5 miliar lebih,"ujarnya.

Adapun kendaraan roda empat terdapat sebanyak 940 unit atau objek pajak dengan tunggakan Rp 2 miliar lebih.

"Untuk itu kami mengajak kepala desa dan perangkat desa ikut dalam menaikkan perolehan pajak,"katanya.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Mijen tersebut dihadiri Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Demak Retno Pantja Indah Wijani, Kanit Regident Satlantas Polres Demak Iptu Margono, dan petugas Jasa Raharja, Pandu serta Kasi Tapem Kecamatan Mijen Purwanto. (agi)

Penulis: Alaqsha Gilang Imantara
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved