Badan Pemeriksa Keuangan Bakal Kawal Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan terus mendapat kawalan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan Bakal Kawal Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
BPK RI
Harry Ashar Azis anggota VI BPK RI. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan terus mendapat kawalan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan oleh anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis saat Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Griptha Kudus, Kamis (21/3/2019).

Dalam sosialisasi kali ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri atas guru dan pegiat UMKM di Kudus maupun sekitarnya.

Dalam kegiatan tersebut, mereka mendapat pengertian bahwa BPJS merupakan jaminan sosial ketenagakerjaan di masa mendatang.

Selain itu, juga sebagai investasi dan perlindungan dari hal yang takterduga.

BPJS Ketenagakerjaan Daftarkan 3.076 Pegawai Non ASN Dinas Pendidikan Kota Semarang Jadi Anggota

"Berdasarkan pemeriksaan, BPK juga telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan," kata Harry.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kudus Muhammad Tamzil berkesempatan membukanya.

Dalam sambutannya, dia mengapresiasi sosialisasi tersebut.

Dia juga meminta agar ke depan kinerja BPJS semakin ditingkatkan dalam melayani masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat yang sangat baik bagi masyarakat.

"Saat ini, bagi yang mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan banyak manfaat, seperti akses kredit murah untuk rumah, juga diskon di beberapa merchant yang bekerja sama dengan kami," kata Agus.

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, BPK RI menjadi salah satu lembaga eksternal dan independen yang melakukan pengawasan terhadap BPJS.

Di BPK sendiri, BPJS merupakan salah satu objek pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI BPK RI.

Selain BPK, tugas pengawasan terhadap BPJS juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). (goz)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved