Kejari Sebut Ada Desa di Kabupaten Tegal Terindikasi Salahgunakan Dana Desa, Ini Respon Sekda

Sekda Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono meminta agar bank pemegang rekening kas desa (RKD) bisa cermat dalam mengeluarkan anggaran dana desa (DD).

Kejari Sebut Ada Desa di Kabupaten Tegal Terindikasi Salahgunakan Dana Desa, Ini Respon Sekda
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Pakta Integritas Bank Pemegang Rekening Kas Desa (RKD) di Ruang Rapat Bupati Tegal, Kamis (21/3/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Sekda Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono meminta agar bank pemegang rekening kas desa (RKD) bisa cermat dalam mengeluarkan anggaran dana desa (DD).

Sebab, dari pantauan pihaknya, masih terdapat desa di Kabupaten Tegal yang menyelewengkan DD, baik secara sengaja ataupun tidak.

"Kepala desa itu harus cermat mana kebutuhan primer, mana sekunder dan harus berprinsip efisien. Maksudnya adalah menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya," kata Joko saat Penandatanganan Pakta Integritas Bank Pemegang Rekening Kas Desa (RKD) di Ruang Rapat Bupati Tegal, Kamis (21/3/2019).

Kepada bank pemegang RKD, Sekda mengimbau agar bisa memberikan pelayanan prima kepada pemerintahan desa dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk menjadi bank pemegang RKD, kata Joko, harus mengantongi surat keputusan (SK) dari Bupati Tegal.

"Kemudian, cara kerjanya pun harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," sambungnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti desa-desa yang kadang masih ada kesalahan dalam penggunaan dana desa.

Tetapi jika sudah diwarning masih tetap melakukan pelanggaran, ia mempersilakan pihak kejaksaan melakukan penindakan.

"Lebih baik kehilangan satu atau dua anak daripada nanti menularkan penyakit ke 287 anak (desa) seluruhnya," tegas Joko.

Sementara, Kasi Intel Kejari Kabupaten Tegal, Iyus Hendayana yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan, ada desa di satu kecamatan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan DD.

Maka, Iyus meminta setiap desa harus tranparan dalam laporan DD.

"Bila perlu, segera buat banner yang dipasang di tempat-tempat strategis desa setempat," pungkas dia. (Akhtur Gumilang)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved