Menhub Tak Mau Gojek-Grab Seenaknya Patok Harga dan Tarif Baru Dievaluasi Tiga Bulan Sekali

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akhirnya mengungkap alasan dia menginstruksikan adanya aturan untuk menetapkan tarif ojek online di Indonesia

Menhub Tak Mau Gojek-Grab Seenaknya Patok Harga dan Tarif Baru Dievaluasi Tiga Bulan Sekali
GOOGLE
Ilustrasi ojek online 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akhirnya mengungkap alasan dia menginstruksikan adanya aturan untuk menetapkan tarif ojek online di Indonesia. Saat ini, tarif ojek online dibagi ke dalam tiga zonasi wilayah, dengan batasan tarif batas bawah/minimal, tarif batas atas dan biaya jasa.

Menurut Budi, industri transportasi online ini sudah melibatkan jutaan mitra pengemudi dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Terlebih, dua aplikator ojek online terbesar, yakni Gojek dan Grab masih seenaknya menetapkan tarif bawah dan tarif atas, sehingga perlu diawasi.

"Saya sampaikan mengapa kita begitu eager (bersemangat, red) atur ojol. Bayangkan orang-orang berprofesi sebagai ojol, 5 jutaan orang, tambah anak istri 15 juta orang. Bayangkan masyarakat perkotaan dapat jasa mereka," kata Budi dalam Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat di Grand Sahid Jaya, Selasa (26/3).

Dengan jumlah 5 jutaan pihak yang berprofesi di bidang ojek online, sudah menjadi keharusan pemerintah dalam memberikan payung hukum. Budi Karya mengakui penyusunan regulasi ojek online melalui banyak pertimbangan. Bahkan tak mudah untuk mengakomodir kepentingan aplikator dan kepentingan para pengemudi (driver) ojek.

"Aplikator hanya ingin mendapatkan market base besar sehingga harga murah, dan dengan harga murah itu dia bisa punya market base banyak. Beda lagi sama pengendaranya. Ada dua kutub, dua-duanya sama-sama enggak bener, sorry kalau ada aplikator di sini," ucapnya. Budi menganggap para aplikator menentukan tarif murah untuk menggarap pasar sebanyak-banyaknya.

Dia menceritakan, tak mudah untuk menyusun regulasi terkait tarif ojek online tersebut. Para aplikator bahkan menginginkan tarif rendah hingga Rp 1.200 per km sementara para pengemudi justru meminta tarif tinggi hingga Rp 3.300 per km.

"Kami berdiskusi, Pak Dirjen Perhubungan Darat (Budi Setiyadi) kerja keras, akhirnya saya tetapkan untuk Jabodetabek nett 2.000/km, aplikator bisa ambil 20 persen, tidak lebih dari itu," paparnya.

"Saya minta tolong untuk sampaikan, bahwa kita satu sisi sayang sekali dengan ojol, aplikator jangan enak sendiri buat tarif murah. Mudah-mudahan ini selamat, evaluasi terus ke depan," ujar Budi.

"Saya minta tolong ke untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kita satu sisi sayang sekali dengan ojol. Tapi, aplikator jangan seenaknya sendiri buat tarif murah," kata Budi Karya.

Sebelumnya, Senin (25/3), Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi telah mengumumkan besaran tarif ojek online dibagi dalam tiga zonasi. Zona I (Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Bali), Zona II (Jabodetabek) dan Zona III (Sulawesi, Maluku, dan NTB).

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved