50 Persen Posisi Kepala Dinas di Pemkab Tegal Diusulkan Mutasi Tahun Ini

Sejumlah 50 persen jajaran Kepala Dinas atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tegal diusulkan dimutasi.

50 Persen Posisi Kepala Dinas di Pemkab Tegal Diusulkan Mutasi Tahun Ini
TRIBUN JATENG/GUM
Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie saat rapat Koordinasi Komite Audit bersama Inspektorat Kabupaten Tegal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Kamis (28/3/2019) di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Tegal. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Sejumlah 50 persen jajaran Kepala Dinas atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tegal diusulkan dimutasi.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie saat rapat Koordinasi Komite Audit bersama Inspektorat Kabupaten Tegal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Kamis (28/3/2019), di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Tegal.

Selama tiga bulan menjabat sebagai Wakil Bupati Tegal, Ardie menilai 50 persen jajaran OPD perlu dievaluasi karena pencapaian kinerja yang kurang maksimal.

"Jika pencapaian total OPD hanya 50 persen, maka pada evaluasi nanti, kita akan mutasi 50 persen kepala OPD," kata Ardie, usai rapat kepada Tribunjateng.com, Kamis (28/3/2019).

Ardie akan mengusulkan mutasi ke Bupati Tegal sejumlah 50 persen dari total posisi Kepala OPD sesuai indek pencapaian.

Dia juga menambahkan perlunya ada komunikasi intensif komite audit dengan APIP untuk memudahkan tugas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

"Pelayanan publiklah jawaban dari semuanya. Jadi, pencapaian-pencapaian yang dipaparkan itu harus juga nyata dirasakan masyarakat," tegas Ardie.

Saat ini, Ardie sedang fokus dengan perbaikan internal untuk mendukung program reformasi birokrasi.

Maka, dia meminta semua kegiatan harus ada formula pelayanan dan data ukurnya.

"Hal ini untuk memutuskan punishmen atau reward-nya. Kita juga harus mengupgrade hardware, tidak mungkin kita menjamin sistem kerja kalau hardware kita lelet," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Suharmanto mengemukakan, masih banyak yang harus digarap agar agenda reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik.

Suharmanto mengatakan ada beberapa hal yang kadang kontradiktif, antara perancangan dan realisasi di lapangan.

"Maka, saya mengapresiasi langkah Ardie menyelesaikan masalah ini dari hulu ke hilir," kata dia.

Sejalan dengan Ardie, Asisten Pembangunan Pemkab Tegal, M Nur Ma'mun menyatakan, sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas.

"Komite Audit merupakan mitra kerja, maka semua harus kooperatif. Kita tidak boleh mandul dalam pemeriksaan," pungkas Ma'mun. (TRIBUN JATENG/GUM).

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved