Rapat Persiapan Pemilu 2019, Bupati Haryanto: Antisipasi Perlu Dilakukan Sekecil Apapun Itu

Pemkab Pati menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, Selasa (2/4/2019).

Rapat Persiapan Pemilu 2019, Bupati Haryanto: Antisipasi Perlu Dilakukan Sekecil Apapun Itu
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Bupati Pati Haryanto memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, Selasa (2/4/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pemkab Pati menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati, Selasa (2/4/2019).

Bupati Pati Haryanto menjelaskan, penyelenggaraan rapat tersebut merupakan tanggung jawab moralnya sebagai kepala daerah.

"Agar pemilu berjalan lancar, semua lini dikumpulkan untuk mendukung pelaksanaannya," ujarnya.

Menurut Haryanto, antisipasi segala persoalan dalam pelaksanaan pemilu, sekecil apa pun itu, perlu dilakukan.

Secara khusus, ia pun meminta agar pihak terkait segera komunikasi dan koordinasi masalah logistik.

Kepada para camat, misalnya, Haryanto berpesan agar segera berkoordinasi dengan para kades untuk mempersiapkan bilik, tenda, dan keperluan logistik lainnya.

"Adapun mengenai packing dan penyimpanan kotak suara, Pemkab Pati membantu memfasilitasi tempat yang mudah diawasi dan aman, yakni di SMA Negeri 2, GOR, SMK Negeri 2, dan selebihnya masih dikonsultasikan," terang Haryanto.

Mengingat jumlah kotak suara yang begitu banyak, imbuhnya, perlu diperhatikan distribusi kotak suara dari TPS ke PPS dan PPK.

"Karena banyaknya jumlah TPS pada pemilu tahun ini, kemungkinan ada beberapa kecamatan yang kantornya tidak memadai untuk menyimpan kotak suara. Misalnya Kecamatan Pati, Batangan, Trangkil, dan Gunungwungkal. Di kecamatan-kecamatan tersebut, kotak suara tidak harus disimpan di kantor kecamatan, bisa dicarikan tempat lain yang sekiranya layak," ungkapnya.

Haryanto juga berharap, setiap TPS mengupayakan tersedianya genset untuk mengantisipasi listrik padam.

"Meski PLN sudah kami imbau untuk tidak memadamkan listrik pada hari pelaksanaan pemilu, masih ada kemungkinan yang perlu diantisipasi," ucapnya.

Haryanto meminta agar para ASN, TNI, dan Polri mawas diri karena banyaknya pemantau dari negara asing yang ikut mengawasi pelaksanaan pemilu.

"Segala sikap yang diambil hendaknya mengikuti dan menyesuaikan undang-undang yang berlaku," harapnya.

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan penggunaan Surat Keterangan Perekaman e-KTP (Suket) sebagai syarat mencoblos, Haryanto meminta KPU dan Disdukcapil untuk berkoordinasi terkait hal tersebut. (Mazka Hauzan Naufal)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved