Ini Modus-Modus Korupsi Dana Desa Menurut Bupati Tegal, Kerapkali Jadi Lahan Empuk Kades

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), nilai kerugian negara sudah mencapai Rp 40,6 miliar dengan 181 kasus korupsi dan 184 tersangka.

Ini Modus-Modus Korupsi Dana Desa Menurut Bupati Tegal, Kerapkali Jadi Lahan Empuk Kades
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Bupati Tegal Umi Azizah beberkan modus korupsi dana desa pada pembukaan Pelatihan Teknis Ketahanan Desa dalam Pilkades Bagi PNS Lingkungan Pemkab Tegal, di Gedung PPNI Kabupaten Tegal, Selasa (9/4/2019) siang. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Anggaran Dana Desa terus meningkat setiap tahunnya, termasuk di Kabupaten Tegal.

Atas dasar itu, Bupati Tegal Umi Azizah meminta agar dana desa dapat dijadikan sarana mewujudkan kedaulatan desa.

Selain untuk penggunaan infrastruktur, kata Umi, dana desa juga dapat dijadikan sarana mencari entrepreneur baru di masing-masing desa.

Artinya, masyarakat desa dapat diberikan kewenangan dalam memanfaatkan dana desa.

“Juga dapat meningkatkan potensi yang sudah ada, seperti dalam pembinaan wisata desa maupun pemberdayaan pemuda. Sehingga mereka yang ikut berpartisipasi makin bangga menjadi warga desa tersebut,” kata Umi pada pembukaan Pelatihan Teknis Ketahanan Desa dalam Pilkades Bagi PNS Lingkungan Pemkab Tegal, di Gedung PPNI Kabupaten Tegal, Selasa (9/4/2019) siang.

Sejalan meningkatnya dana desa, Umi juga mengkhawatirkan angka korupsi juga bisa bertambah.

Pasalnya, dana desa merupakan lahan empuk bagi para kepala desa (kades).

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), Umi menjelaskan, nilai kerugian negara sudah mencapai Rp 40,6 miliar dengan 181 kasus korupsi dan 184 tersangka.

Untuk itu, Umi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada dalam modus korupsi dana desa.

"Seperti, membuat rancangan anggaran di atas harga pasar atau markup, mengklaim pembangunan fisik yang dibangun melalui dana proyek lain sebagai proyek dana desa melalui laporan fiktif," papar dia.

Kemudian, Umi juga mencontohkan modus korupsi seperti meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.

Tak hanya itu, permainan kongkalikong atau suap dalam proyek dana desa juga kerap menjadi timbulnya praktik tindak korupsi.

“Semoga adanya pelatihan ini, dapat menjadi bekal ke depan mewujudkan ketahanan desa dalam menghadapi pilkades. Kalau pilkadesnya bersih, calon kadesnya bersih, Insya Allah akan mewujudkan desa berdaulat,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan dan Pelatihan ASN BKD Kabupaten Tegal, Agung Budiwaluyo menjelaskan, tujuan penyelenggaraan pelatihan teknis ini adalah memberikan dan meningkatkan pemahaman panitia unsur pengawas terhadap pelaksanaan pilkades.

“Peserta berjumlah 40 orang, terdiri dari unsur penunjang atau pemantau dan pengawasan seperti Dispermades, Satpol PP, Kesbangpol, dan kecamatan di Lingkungan Pemkab Tegal,” jelasnya. (Akhtur Gumilang)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved