Disdikbud Batang Gandeng Kejaksaan dan Polres Awasi Pengelolaan DAK Senilai Rp 10,7 Miliar

Untuk meminimalisir kesalahan dan penyimpangan pengelolaan Dana Alokasi Khusus, Disdikbud Kabupaten Batang mengandeng Kejaksaan dan Polres Batang.

Disdikbud Batang Gandeng Kejaksaan dan Polres Awasi Pengelolaan DAK Senilai Rp 10,7 Miliar
Istimewa
Rapat Koordinasi Teknis Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dihadiri ratusan Kepala Sekolah dan Bendahara, di Hotel Dewi Ratih, Kamis (11/4/2019). 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Untuk meminimalisir kesalahan dan penyimpangan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) sekaligus Polres Batang.

Kepala Disdikbud Kabupaten Batang, Achmad Taufiq mengatakan tujuan menggandeng Kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan dana yang akan digelontorkan ke sekolah dari tingkat TK/SKB, SD dan SMP.

”Lebih baik mencegah agar tidak ada penyimpangan jadi kami menggandeng kejaksaan negeri dan polisi, agar pengelolaan dana DAK tidak berdampak hukum seperti adanya kerugian Negara,” ujar Taufiq selepas Rapat Koordinasi Teknis Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dihadiri ratusan Kepala Sekolah dan Bendahara, di Hotel Dewi Ratih, Kamis (11/4/2019).

10 Tahun Kumpulkan Rp 417 Juta, Himpaudi Batang Bangun Gedung Sekretariat

Taufiq mengatakan total anggaran Dana Alokasi khusus sekitar Rp. 10,7 miliar, yang disalurkan kepada 84 sekolah, dengan peruntukkan peningkatan mutu pendidikan dan sarana dan prasarana.

"Jadi uang sebesar itu jika tidak dikelola dengan benar dan dengan pengawasan dikhwatirkan bisa berakibat pada kerugian Negara,” ujarnya.

Adapun rincian yang memperoleh dana DAK yakni, sebanyak enam TK dan satu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mendapatkan anggaran Rp. 1,75 Miliar.

Tingkat SD yang mendapat DAK sebanyak 73 sekolah dengan anggaran Rp. 6,1 Miliar, sedangkan tingkat SMP ada 4 sekolah dengan anggaran Rp 2,8 Miliar.

Sementara, menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batang, Nova Elida Saragih, sosialisasi pengelolaan dana DAK sangat penting karena untuk menghindari adanya temuan hukum.

Pasalnya tak jarang ditemukan masalah hukum khususnya kerugian negara dalam pengelolaannya.

Saat ini pengelolaan dana DAK tidak lagi dipihak ketigakan namun dikelola oleh sekolah penerima dana DAK, sehingga pihak sekolah bisa mengontrol langsung dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

"DAK di Batang sampai saat ini belum ada temuan, pelibatan pihak kejaksaan tentunya untuk mengantisipasi adanya temuan tersebut," ujarnya.

Miris, Seorang Nenek di Brebes Hidup Sebatang Kara di Rumah yang Tak Layak Huni

Nova berharap pengelolaan dana tersebut bisa berjalan sesuai mekanisme atau ketentuan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur tentang DAK.

Kanit Tipikor Polres Batang, Iptu Andi Fajar menambahkan Kepolisian bakal mengawasi penggunaan DAK Pendidikan yang dikelola sekolah.

Pihaknya menghimbau para kepala sekolah dan jajarannya agar mengelola DAK sesuai aturan.

"Tentu kami sangat menghimbau jangan sampai melakukan tindakan menyalahi aturan hukum seperti Mark up dana, memalsukan nota, meminta fee dari penyedia jasa, karena jika sudah melakukan tindakan tersebut maka siap-siap saja berhadapan dengan hukum, " pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved