Bakal Disentralkan, Dinas Perdagangan Kudus Relokasi 1200 PKL

Sepanjang 2018 sampai saat ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus telah merelokasi sekitar 1.200 pedagang kaki lima (PKL).

Bakal Disentralkan, Dinas Perdagangan Kudus Relokasi 1200 PKL
TRIBUN JATENG/M ZAENAL ARIFIN
Ilustrasi PKL 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Sepanjang 2018 sampai saat ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus telah merelokasi sekitar 1.200 pedagang kaki lima (PKL).

Pemindahan itu dilakukan di beberapa titik.

Kepala Bidang PKL pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Sofyan Dhuhri mengatakan, mereka yang dipindahkan sedianya menempati zona larangan untuk berjualan dan mengganggu ketertiban umum.

Di antara titik relokasi dilakukan di bantaran Kali Gelis, kawasan wisata Colo Kecamatan Dawe, kawasan PKL Lentog Tanjung Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati, PKL Desa Karangbener, dan PKL Jalan Pemuda.

“Terkahir kami menata PKL di Balai Jagong,” kata Sofyan saat jumpa pers di Kantor Firum Wartawan Kudus, Jumat (12/4/2019).

KPU Kudus Bakal Ambil Kekurangan Surat Suara di Jakarta, Naily Sebut Khawatir Jika Tak Melakukannya

Dia mengatakan, PKL yang direlokasi itu sudah disediakan tempat sebelumnya.

Untuk PKL Kali Gelis mereka dipindah ke kompleks Pasar Burung Kecamatan Jati, kemudian PKL Colo dipindah ke gedung baru di kawasan tersebut, sementara PKL Lentog Tanjung disentralkan di bangunan yang telah disediakan di kawasan tersebut.

“Untuk PKL Jalan Pemuda dipindah ke Pasar Wergu. Saat ini yang belum bisa direlokasi yaitu PKL di Jalan Menur,” katanya.

Terkait PKL Jalan Menur, katanya, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena sebagian warga menyediakan tempat bagi para PKL.

Saat didatangi petugas, lanjutnya, mereka umumnya bersembunyi di rumah warga. Dengan itu, dia tidak bisa menindak.

“Kalau di rumah warga, kami tidak bisa menindak. Itu bukan ranah kami,” katanya.

Trade Center Kudus Disewakan ke Pihak Ketiga, Nilainya Rp 600 Jita Per Tahun

Kepala Dinas Perdagangan, Sudiharti berujar, Perda yang mengatur PKL masih belum sampai pada sanksi bagi mereka.

Sebab, menurutnya, PKL masih bisa dibina. Kecuali, ketika PKL melawan maka akan diberlakukan sanksi.

“Kalau membandel atau melawan, Perda akan dilaksanakan,” katanya. (goz)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved