E-Retribusi TPI Belum Berjalan, Bupati Haryanto: Harus Diselesaikan, Bisa Menimbulkan Kecurigaan BPK

Bank Jateng sebagai lembaga keuangan yang juga dimiliki pemerintah daerah mendukung implementasi transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah

E-Retribusi TPI Belum Berjalan, Bupati Haryanto: Harus Diselesaikan, Bisa Menimbulkan Kecurigaan BPK
Tribunjateng.com/Mazka Hauzan Naufal
Sosialisasi Transparansi Pengelolaan Gaji ASN Kabupaten Pati di Muria Ballroom The Safin Hotel, Jumat (12/4/2019) malam. 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bank Jateng sebagai lembaga keuangan yang juga dimiliki pemerintah daerah mendukung implementasi transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Jateng Cabang Pati telah melakukan perjanjian kerjasama dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan e-retribusi.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Bank Jateng Cabang Pati Sudiyanto dalam Sosialisasi Transparansi Pengelolaan Gaji ASN Kabupaten Pati di Muria Ballroom The Safin Hotel, Jumat (12/4/2019) malam.

"Empat retribusi yang dimaksud ialah retribusi pasar, retribusi rusunawa, retribusi kir, dan retribusi tower. Alhamdulillaah pelaksanaan e-retribusi pada keempatnya sudah berjalan dengan baik, meski masih perlu evaluasi," ujarnya.

Selain pelaksanaan e-retribusi, lanjut Sudiyanto, pada 1April 2019, bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jateng juga telah ditandatangani perjanjian kerjasama dengan bupati dan walikota se-Jawa Tengah mengenai monitoring pajak penerimaan daerah.

Monitoring pajak penerimaan daerah yang dimaksud ialah pajak Horeka (hotel, restoran, dan kafe).

"Selama ini, setiap Bapak dan Ibu menggunakan bertransaksi di Horeka, sudah membayar pajak bersamaan dengan membayar bill. Namun, perlu dilaukan monitoing untuk memastikan bahwa perolehan pajak tersebut disetorkan penuh ke pemerintah daerah," ucap Sudiyanto.

Karena itu, lanjutnya, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bank Jateng akan memberi aplikasi dan sistem yang terkoneksi pada beberapa Horeka atas dasar rekomendasi pemerintah kabupaten.

"Ini semua dalam rangka menertibkan, sehingga ada kontribusi positif bagi penerimaan daerah," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Turi Atmoko mengatakan, dalam rangka mengimplementasikan transaksi nontunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, rencananya pada 2019 ada 5 e-retribusi yang akan dijalankan.

Halaman
12
Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved