Kepala BPKAD Kabupaten Pati: Secara Bertahap, Transaksi Tunai Akan Semakin Sedikit

Pelaksanaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertahap.

Kepala BPKAD Kabupaten Pati: Secara Bertahap, Transaksi Tunai Akan Semakin Sedikit
Tribun Jateng/Mazka Hauzan Naufal
Kepala BPKAD Kabupaten Pati Turi Atmoko memberi pengarahan dalam Sosialisasi Transparansi Pengelolaan Gaji ASN Kabupaten Pati di Muria Ballroom The Safin Hotel, Jumat (12/4/2019) malam. 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pelaksanaan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertahap.

Hal ini sesuai amanah dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Turi Atmoko dalam Sosialisasi Transparansi Pengelolaan Gaji ASN Kabupaten Pati di Muria Ballroom The Safin Hotel, Jumat (12/4/2019) malam.

Jadi Kabupaten Pertama Pelopor Transaksi Nontunai, Pemkab Pati Tuai Apresiasi Gubernur

"Oleh karena itu, setiap semester pemerintah kabupaten menyampaikan laporan perkembangan implementasi transaksi nontunai kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri," ujarnya.

Dalam rangka menyukseskan implementasi transaksi nontunai, lanjut Turi, semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah diharuskan menggunakan transaksi nontunai dengan memberikan batasan besaran nominal serta pengecualian pada beberapa jenis belanja.

"Secara bertahap, pengecualian ini akan semakin sedikit," katanya.

Turi memberi contoh, nantinya perjalanan dinas ke luar daerah yang sebelumnya harus tunai bisa bergeser menjadi nontunai pada tahun yang akan datang.

"Begitu juga, belanja gaji pegawai di Pemkab Pati akan menerapkan transaksi nontunai guna transparansi dalam pendistribusian gaji. Dengan implementasi transaksi nontunai pada gaji PNS, gaji akan ditransfer ke rekening penerima secara bruto," ungkapnya

"Gaji bruto ini, oleh bendahara gaji akan dipotong sesuai kewajiban masing-masing ASN. Yaitu angsuran pinjaman, arisan, infak, iuran kegiatan, dan sebagainya. Baru setelahnya gaji tersebut ditransfer ke rekening ASN," sambungnya. (mzk)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved