Pemkab Pati Alokasikan Rp 3,95 Miliar Bantuan Keuangan untuk Tempat Ibadah

Pada tahun anggaran 2019, Pemkab Pati mengalokasikan dana Rp 3 miliar 950 juta untuk bantuan keuangan sarana-prasarana tempat ibadah.

Pemkab Pati Alokasikan Rp 3,95 Miliar Bantuan Keuangan untuk Tempat Ibadah
Tribun Jateng/Mazka Hauzan Naufal 
Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono dalam acara sosialisasi bantuan keuangan sarana prasarana tempat ibadah di Ruang Penjawi Setda Pati, Sabtu (13/4/2019. 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengalokasikan dana sejumlah Rp 3 miliar 950 juta untuk bantuan keuangan sarana-prasarana tempat ibadah di Kabupaten Pati.

Dana tersebut diberikan kepada 158 desa dengan 245 lokasi tempat ibadah yang terdiri atas 108 masjid, 127 musala, 9 gereja, dan 1 vihara.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Suharyono dalam Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Tempat Ibadah di Ruang Penjawi Setda Pati, Sabtu (13/4/2019).

Pada acara yang diikuti oleh kepala desa penerima bantuan keuangan tersebut, Suharyono yang hadir mewakili Bupati Haryanto menuturkan, bantuan ini rutin diberikan Pemkab Pati dan telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun.

"Bantuan tersebut selalu kita alokasikan. Sebab, di samping munculnya pembangunan tempat ibadah baru, tempat ibadah yang lama juga butuh pemeliharaan," ujarnya.

Menjelaskan mekanisme dan syarat pencairan dana, Suharyono mengatakan, tahap pertama ialah kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan tempat ibadah dilengkapi dengan fotokopi rekening desa, fotokopi KTP kepala desa, fotocopy NPWP desa, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Setelah itu wajib membuat Fakta Integritas sebagai surat pernyataan tanggung jawab belanja," jelasnya.

Bantuan keuangan tersebut, lanjutnya, disalurkan langsung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dan wajib masuk APBDes.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa bekerjasama dengan lembaga keagamaan/panitia pembangunan tempat ibadah.

Suharyono juga mengingatkan ada perbedaan mekanisme pemberian bantuan. Jika dulu bantuan tempat ibadah diberikan langsung ke rumah ibadah melalui takmir atau panitia, saat ini, dengan adanya Permendagri tentang bantuan sosial maupun hibah, penerima harus berbadan hukum.

Halaman
12
Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved